Tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI) makin nyaring disuarakan elemen masyarakat Papua. Setelah Pemerintah Kabupaten Mimika, dua suku di daerah tersebut, Kamoro dan Amungme juga menuntut operasional perusahaan asal Amerika Serikat (AS) disetop.
Tuntutan itu disampaikan langsung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, kemarin.
"Kami minta alangkah baiknya Freeport ditutup saja. Kami menyesal memberikan (kekaÂyaan alam-red) kami ke FreeÂport," ungkap Perwakilan suku Kamoro, Simpson SM dalam pertemuan dengan pihak KeÂmenterian ESDM.
Perwakilan dari suku Kamaro dan Amungme yang mendatangi Kementerian ESDM berjumlah 21 orang. Mereka diterima Sekretaris Jenderal KementeÂrian ESDM Teguh Pamudji, Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian ESDM Hadi Djuraid, dan Kepala Biro KoÂmunikasi Layanan Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih 1,5 jam.
Simpson mengungkapkan, masyarakat sekitar pertambangan tidak mendapatkan manfaat dari operasional PTFI. Alih-alih dapat kontribusi, masyarakat malah terkena dampak buruk yang luar biasa. Akibat penambangan PTFI, gunung-gunung di Mimika berlubang dan air sungai tercemar limbah tambang.
"Di hadapan kehidupan kami hanya hamparan tailing (limbah tambang). Hidup kami seperti diinjak-injak. Mungkin hanya mukjizat saja yang bisa mengemÂbalikan kondisi alam ke semula," ungkapnya.
Koordinator suku Amungme, Damaris Onawame menilai, PTFI tidak memiliki kepeduÂlian kepada masyarakat. Dia mengatakan, dana kemitraan yang diberikan PTFI kepada masyarakat sebesar 1 persen dari pendapatan kotor, baru diberikan mereka setelah suku Amungme berunjuk rasa pada 2006.
"Dana itu pun kini munculkan masalah, antara suku bertikai. Kami mohon agar Pak Menteri Ignasius Jonan bisa datang langÂsung dan berkunjung melihat kondisi kami," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Mimika Eltinus Omaleng juga menyamÂpaikan sikap kerasnya terhadap PTFI. Dia ingin perusahaan asal AS tersebut ditutup karena kecewa tidak memberikan konÂtribusi terhadap pembangunan. Menurutnya, pembangunan jalan dari kampung ke kampung di Mimika berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
4 Bekas Menteri Bahas Freeport Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakilnya, Arcandra Tahar kemarin mengundang para bekas menteri ESDM ke Kantornya. Hal ini dilakukan Jonan dan Arcandra untuk mendengarkan pandangan para seniornya meÂnyikapi sengketa dengan PTFI.
Para bekas menteri yang hadir yakni Soebroto (Menteri PertamÂbangan dan Energi pada periode 29 Maret 1978-21 Maret 1988), Kuntoro Mangkusubroto (MenÂteri Pertambangan dan Energi Orde baru tahun 1998), Purnomo Yusgiantoro (Menteri ESDM periode 21 Oktober 2004-20 Oktober 2009), Darwin Zahedy Saleh (Menteri ESDM pada 22 Oktober 2009-19 Oktober 2011) dan Chairul Tanjung (Pelaksana Tugas Menteri ESDM pada 11 September 2014-20 Oktober 2014).
Pertemuan digelar sekitar dua jam secara tertutup. Usai pertemuan, baik Jonan maupun Arcandra enggan memberikan keterangannya. Dari para bekas Menteri, hanya CT-panggilan akrab Chairul Tanjung yang sedikit memberikan keterangan. Dia membenarkan ada tukar pendapat mengenai kasus Freeport.
"Pertemuan tadi adalah untuk masukan dan sharing namanya kita sebagai mantan. Saya kan orang yang pernah menangani masalah Freeport, Newmont, ya tentu kita sharing terhadap pengalaman yang pernah ada," katanya.
Menurut CT, pembicaraan tidak hanya soal PTFI. Namun juga mengenai tugas dan weÂwenang Kementerian ESDM.
Saat ditanya soal ancaman PTFI mau menggugat pemerinÂtah ke arbitrase internasional, CT menolak memberi pandangan. Dia hanya berharap persoalan antara pemerintah dan PTFI bisa diselsaikan dengan cepat dan memberi hasil yang terbaik bagi Indonesia. ***
