Absen Dua Kali, KPK Akan Panggil Lagi Menteri Yasonna

RMOL. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly bakal dipanggil kembali oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan mantan anggota DPR RI itu pernah dua kali masuk dalam agenda pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Namun Yasonna tak menghadiri undangan penyidik KPK dengan alasan surat pemanggilan yang mepet dengan jadwal kerja. Di pemanggilan selanjutnya, Yasonna sedang berada di luar negeri.

Sejatinya pemanggilan Yasonna ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus yang menyeret bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto, sebagai tersangka.

"Kita sudah panggil dulu, dia (Yasonna)dalam kapasitas sebagai anggota DPR. Dia dua kali tak hadir karena ada alasan pada saat itu. Mulai dari karena surat mepet dengan jadwal dan (sedang) di luar negeri. Kami akan tetap proses terkait ketidakhadiran tersebut," ujar Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).

Lebih lanjut, Febri menegaskan kembali bahwa dalam persidangan e-KTP pihaknya akan menguraikan serta mengkonstruksikan peristiwa kasus e-KTP, mulai dari 2009 hingga 2011.

Meski demikian, Febri tak menjawab apakah nama Yasonna Laoly ada dalam surat dakwaan dua tersangka e-KTP.

"Kita akan bacakan dakwaan besok dan kita akan uraikan dan konstruksi peristiwanya 2009 2010 20011 dan dalam rentang waktu itu," ujar Febri.

Dari informasi yang dihimpun, Yasonna diduga ikut kecipratan aliran uang dari hasil korupsi e-KTP.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI periode 2004-2009, Yasonna diduga menerima uang sejumlah 84 ribu dolar Amerika Serikat.

Terkait hal ini, kader PDI Perjuangan itu telah membantahnya. Dia hanya menegaskan bahwa saat masih aktif menjadi anggota Komisi II DPR RI, dirinya menjadi salah seorang anggota yang selalu mengkritisi kebijakan tersebut.

"Saya enggak ada urusan soal itu. Saya dulu di DPR, di Komisi II, tapi saya lebih banyak di oposisi dulu, jadi sangat kritis soal itu. Kebijakannya sangat kritis, memang e-KTP itu sangat penting untuk single identity filter," ujarnya di Hotel Pullman, Menteng, Jakarta Pusat, Senin
(6/3) lalu. [sam]