Berita

Faisal Basri/Net

Bisnis

Faisal Basri: Holding BUMN Nggak Masuk Akal, Harus Dibatalkan!

RABU, 08 MARET 2017 | 10:43 WIB | LAPORAN:

Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas, Faisal Basri menilai sesat rencana Menteri BUMN, Rini Soemarno yang ingin Pertamina mencaplok saham Perusahaan Gas Negara (PGN).

"Holding BUMN itu sesat. Apalagi yang sektor migas di mana Pertamina mencaplok PGN," katanya di di Jakarta.

Menurutnya, Pertamina secara internal masih banyak carut marutnya. Pertamina mestinya fokus dulu perbaikan Good Corporate Governance (GCG) nya.


"Pertamina banyak mafia kok caplok perusahaan yang sudah go publik seperti PGN. Itu nggak make sense. Harusnya dibatalkan rencana itu," tegasnya.

Daripada holding, Faisal mengatakan, lebih masuk akal jika meneruskan rencana PGN yang mengambil alih Pertagas yang notabene anak usaha Pertamina.

Akuisisi Pertagas oleh PGN, berawal dari keprihatinan Presiden Jokowi atas harga gas di dalam negeri yang relatif mahal, terutama gas untuk industri. Jokowi lantas memerintahkan agar Pertagas (diambil alih oleh PGN.

Bahkan sampai awal November 2015, skema PGN mengambil alih PGN masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.

Namun tiba-tiba Kementerian BUMN memunculkan skema induk BUMN energi yang tak lama kemudian berubah nama menjadi industri BUMN Migas (Holding Migas).

"Malah makin tak jelas jika holding terbentuk," tutup dosen Ekonomi Universitas Indonesia ini.[wid]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya