Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (INAplas) menyambut baik rencana pengembangan industri petrokimia di Blok Masela, Maluku. Namun, pengusaha meminta pemerintah menurunkan harga gas dan menjamin pasokan.
Sekretaris Jenderal INAplas Fajar Budiyono mengaku, pengusaha telah beberapa kali berdiskusi dengan pemerintah mengenai pengembangan indusÂtri di Blok Masela. Bahkan, kata dia, sejumlah investor juga telah menyatakan ketertarikan untuk membangun pabrik petrokimia di kawasan tersebut.
"Masih ada sejumlah hal yang harus disiapkan pemerintah suÂpaya para investor mau langsung menanamkan modalnya di Blok Masela," ujarnya di sela acara diskusi yang bertema Peluang Integrasi Kilang Minyak Dengan Industri Petrokimia di Jakarta, kemarin.
Salah satunya, kata Fajar, memberikan kepastian pasokan dan harga gas sebagai bahan baku energi industri petrokimia. Pengusaha meminta harga gas yang dipasok sebesar 3,5 dolar AS per
Million Metric British Thermal Unit (MMBTU).
"Kita hitung-hitung harga keekonomiannya 3,5 dolar AS. Itu sama dengan penerimaan negara kalau jual gas harga 6 dolar AS. Jadi tidak ada masalah di Masela, yang penting ada kepastian stok dan formula harga," ujarnya.
Selain itu, Fajar juga memÂinta, pemerintah menyiapkan infrastruktur transportasi untuk mengangkut hasil produksi indusÂtri ini. Caranya, dengan menyamÂbungkan tol laut yang sudah ada ke Blok Masela, sehingga biaya transportasi bisa semakin murah.
"Karena ke timur bawa bahan baku makanan, dan ke barat bawa bahan baku polimer. Bolak balik dapat," ujar dia.
Fajar menambahkan, satu pabrik petrokimia di Blok MaseÂla bisa menghasilkan 500 ribu ton untuk polietilen dan 700 ribu ton polipropilen.
Wakil Ketua Umum INA plas Suhat Miharso mengatakan, saat ini kebutuhan polietilen di dalam negeri mencapai 1,6 juta ton per tahun. Sedangkan, produksi di dalam negeri baru sekitar 800 ribu ton per tahun.
"Yang diproduksi Candra Asri baru 860 ribu ton, kira-kira baru 50 persen. Sisanya impor dari Korea, Jepang, Singapura, dan Malaysia," ujarnya.
Namun dengan pembangunan kilang di Tuban dan Bontang yang terintegrasi dengan inÂdustri petrokimia, serta ekÂspansi dari PT Chandra Asri Petrochemical diharapkan bisa memberikan tambahan produksi 3 juta ton di 2025.
Menurut dia, pengembangan industri plastik harus terus diÂlakukan. Sebab, kebutuhan akan produk hasil industri petrokimia akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan bahan baku untuk industri plastik, tekstil, dan sebagainya.
86 Perusahaan Direktur Industri Kimia Dasar, Direktorat Jenderal InÂdustri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian PerindusÂtrian (Kemenperin) Muhammad Khayam mengatakan, telah mengajukan 86 perusahaan unÂtuk mendapatkan fasilitas penuÂrunan harga gas.
Menurut dia, ke-86 perusaÂhaan itu terdiri dari lima sektor, yaitu petrokimia, pupuk, baja, kaca, dan keramik. Meski petroÂkimia, pupuk, dan baja telah diajukan sebelumnya, namun perlu dimasukkan kembali seÂcara resmi.
"Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016, baru tiga sektor saja yang memÂperoleh penurunan harga. Ini kan harus ditambah dua lagi karena mendesak, yaitu kaca dan keraÂmik. Setelah itu, dua sektor lagi, yaitu oleochemical dan sarung tangan karet," ujar Khayam.
Menurut dia, ke-86 perusaÂhaan ini dipilih sesuai jumlah perusahaan yang bergerak di lima sektor tersebut di Indonesia. Secara lebih rinci, delapan sektor merupakan perusahaan di bidang petrokimia, pupuk, dan baja. SeÂdangkan, 78 perusahaan sisanya adalah perusahaan yang bergerak di bidang keramik dan kaca.
Kelima sektor tersebut dipilih karena kebutuhannya terbilang mendesak. Menurut Khayam, seluruh sektor tersebut memiliki efek berganda yang tinggi dan menggunakan gas sebagai bahan baku industri tersebut.
"Kami juga perlu lihat, beÂdanya gas alam cair (
Liquefied Natural Gas/LNG) kan mengiÂkuti harga internasional, sedanÂgkan gas pipa ini tidak begitu," tuturnya. ***
