Berita

Foto/Net

Bisnis

Bulog Siap Serap Gabah, Asal Sesuai Aturan

Harga Panen Petani Anjlok
RABU, 08 MARET 2017 | 10:14 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta untuk segera melakukan pembelian gabah hasil panen petani. Pembelian ini penting untuk selamatkan harga gabah petani yang saat ini an­jlok di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

"Kami minta Bulog segera turun lapangan. Sesuai instruksi Presiden, beli gabah sesuai HPP," tegas Menteri Perta­nian Andi Amran Sulaiman saat dialog bersama petani di Desa Tritunggal, Kec. Babak, Jawa Tengah, kemarin.

Amran mengaku dua bulan ini akan keliling seluruh Indo­nesia untuk pastikan tak ada lagi petani yang menjerit kar­ena harga gabah jauh di bawah HPP. Amran juga memastikan pemerintah betul-betul hadir di tengah-tengah petani.


"Jadi Bulog tolong beli gabah petani Rp 3.700/kg, itu sudah perintah. Namun dengan cata­tan seluruh Kepala Desa hadir. Saudara tolong menjadi agen Bulog. Kalau temukan gabah, kirim ke Bulog dengan cara apa pun. Perintah Bapak Presiden, Perpres dikeluarkan agar pe­merintah bisa hadir di tengah masyarakat," katanya.

Tidak hanya itu, Amran juga meminta Babinsa (Bintara Pem­bina Desa Babinsa) untuk turun pastikan Bulog beli gabah petani sesuai HPP. Bagi Amran, Babin­sa ini perlu dilibatkan karena persoalan gabah sudah termasuk persoalan harga diri bangsa.

Pemerintah, lanjut dia, me­nargetkan dalam dua bulan ini Bulog harus mampu beli gabah petani sebanyak 4 juta ton. Jika target ini terpenuhi, Amran opti­mistis tidak akan ada lagi cerita impor hingga Tahun 2019.

"Kalau bisa penuhi 4 juta ton sampai 6 bulan ke depan, kami yakin 2019 tak ada lagi impor sampai seterusnya. Yang penting kerja-kerja-kerja," katanya.

Bagi Amran, target ini hanya bisa terpenuhi jika ada kemauan dari seluruh pihak, termasuk Babinsa. Amran tegaskan, su­dah menjadi tekad pemerintah melayani masyarakat. "Jangan ada lagi petani berteriak. Tiga bulan kita buat posko. Tolong kita bahu-membahu. Sekarang kita tidak impor karena kerja keras kita," tambah dia.

Di tempat yang sama, Direksi Bulog Wahyu Suparyono menilai masalah serap gabah ini ada­lah masalah kecil. Selama ada regulasinya, tidak ada masalah bagi Bulog dalam menyerap gabah, berapa pun harga yang diinginkan petani.

"Kami ini hanya operator. Kalau ada perintah serap gabah kami turun dengan catatan se­suai ketentuan yang berlaku," katanya.

Wahyu menjelaskan, kesepak­atan pembelian gabah atau beras petani harus berdasar Inpres No­mor 5 Tahun 2016. Dalam inpres tersebut disebutkan bahwa HPP untuk gabah kering giling Rp 3700/kg, adapun untuk beras Rp 7300/kg. Adapun persentase kadar air untuk gabah maksimal 25 persen sementara beras mak­simal 12 persen.

"Kalau lebih dari 12 persen seperti kadar air 20 persen untuk beras tidak mungkin. Karena nan­ti bisa cepat busuk," jelasnya.

Dia pun meminta para petani memperhatikan masalah kadar air. Sebab di luar ketentuan yang diatur, Bulog akan kesulitan melakukan pembelian. "Ada BPK nanti," jelasnya.

Wahyu menegaskan, telah menyiapkan dana langsung ke jajarannya untuk membeli gabah dan beras langsung ke petani. "Jadi syarat Bulog harus siapkan uang agar spekulan dan pemain-pemain gelap sirna dari bumi bangsa Indonesia," tegasnya.

Wahyu menegaskan, pihaknya siap memenuhi target peny­erapan gabah nasional sebesar 4 juta ton. Dia pun memastikan akan menindak aparatnya yang terlibat dalam permainan harga gabah dan menolak membeli gabah dan beras milik petani.

"Jadi Bulog sangat mendu­kung ketahanan pangan mandiri yang bebas dari impor," tambah dia. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya