Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemerintah Di Kepulauan Dikebut

. Dalam rangka menyempurnakan RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan, Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan dua gurubesar Prof. Mudrajad Kuncoro dan Prof. M. Ryaas Rasyid, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (7/3).

Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam mengatakan apa yang dikaji saat ini berdasarkan draft RUU tahun 2003, dan dalam pengkajian RUU dan Naskah Akademik (NA) ini, Komite I dibantu juga oleh  tim penyusun yang berjumlah tiga orang.

Dirinya berharap tim penyusun dapat mencermati sejarah desentralisasi otonomi daerah dari waktu ke waktu, sehingga bisa menginventarisir apa saja hal-hal terkait yang dapat dirumuskan ke dalam RUU dan NA.

Menurut Muqowam, pengkajian naskah akademik dan RUU usul inisiatif ini sesuai keputusan prolegnas yang telah disampaikan kepada DPD.

"DPD mendapatkan tugas untuk siapkan naskah akademik dan RUU-nya, dan kami akan segera bawa ke pemerintah, yaitu DPR dan Presiden yang selanjutnya akan dibahas sesuai UU MD3, tatib DPR dan DPD. Target kami adalah dua masa sidang ke depan RUU dan NA ini sudah bisa diselesaikan," sebutnya.

Dalam rapat tersebut, narasumber ahli Prof. Mudrajad Kuncoro menyampaikan, salah satu tujuan naskah akademik berbasis kepulauan adalah mengatasi kelambanan pembangunan kesejahteraan rakyat di daerah kepulauan.

Banyak daerah kepulauan yang memiliki potensi tambang dan kekayaan alam lainnya, namun dalam Dana Bagi Hasil (DBH) masih ada ketidakadilan, menurut Mudrajad, DBH minyak untuk Kalimantan Timur hanya terima 15,5 persen sedangkan Papua dan Aceh terima 70 persen.

"Hal ini tidak adil bagi Kaltim dan 17 daerah lainnya," katanya.

Diharapkan RUU ini dapat membangun konektivitas nasional dan daerah sehingga bisa meningkatkan perkonomian seluruh indonesia, bukan hanya daerah berciri kepulauan. [rus]