Berita

Foto: RMOL

Bisnis

Karyawan Freeport: Kontrak Karya Harga Mati!

SELASA, 07 MARET 2017 | 19:16 WIB | LAPORAN:

RMOL. Ratusan pegawai PT Freeport Indonesia menggelar aksi di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menuntut kejelasan nasib atas polemik antara perusahaan mereka dengan pemerintah Indonesia terkait kelanjutan izin ekspor.

Salah satu spanduk yang diusung peserta aksi bertuliskan dukungan terhadap Kontrak Karya (KK) Freeport, bukan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) seperti yang diwajibkan pemerintah agar tetap bisa ekspor konsentrat.

"Kontrak Karya Harga Mati, Kami Hanya Mau Freeport,:" tulis salah satu spanduk yang ditempelkan di pagar kantor ESDM Jakarta, Selasa (7/3).


Sementara spanduk lain yang dipasang di mobil komando mereka, antara lain berbunyi: KK YES!, IUPK No!

Tak hanya itu, terdapat juga pesan yang menyuarakan dukungan terhadap Presiden RI, Joko Widodo.

Koordinator Aksi Ari Mandesi dalam orasinya menjelaskan, karyawan Freeport atau masyarakat Papua tetap mendukung Presiden dan menjaga keutuhan NKRI. Tapi, mereka juga meminta kejelasan nasib atas ancaman PHK dari PT Freeport Indonesia.

Ari menjelaskan, sudah banyak masyarakat Papua yang bekerja di Freeport dirumahkan setelah keluarnya PP nomor 1 tahun 2017.

"Kalau anda sekarang pergi ke Freeport, sekarang sudah sepi, kalau pun ada yang bekerja, kawan kami harap-harap cemas akan mendapatkan surat PHK. Yang kami minta adalah kejelasan nasib kami, janganlah jadi korban atas polemik yang terjadi," tandasnya. [sam]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya