Berita

Foto/Net

Bisnis

Industri Ritel Berguguran

Kena Efek Ekonomi Lesu & Larangan Jual Minol
SENIN, 06 MARET 2017 | 09:35 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Wakil Ketua Umum Aso­siasi Pengusaha Ritel Indone­sia (Aprindo) Tutum Rahanta mengakui, sampai saat ini daya beli masyarakat masih lemah. Akibatnya pendapatan peritel belum bisa terdongkrak.

Menurut dia, dampak dari per­lambatan ekonomi yang dialami sejak 2015 sampai sekarang masih terasa. Padahal industri ritel sendi­ri sangat tergantung sekali dengan daya beli konsumen.

"Dari pengalaman kita untuk pemulihan ritel itu tidak mu­dah, membuat berjalan mulus lagi membutuhkan waktu dan panjang prosesnya," kata dia ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.


Akibatnya, sejak 2015 bisnis ritel kembang kempis. Bahkan, kata dia, ada beberapa ang­gotanya yang menutup sebagian tokonya. Kendati begitu, dia tidak mau menyebut jumlah toko yang sudah tutup.

Menurut dia, selain faktor daya beli ada faktor lainnya yang menyebabkan banyak ritel yang memilih menutup tokonya. Faktor pertama, kata dia, yang biasanya membuat ritel harus tutup toko adalah bisnisnya tidak cocok dengan pasar. Dalam hal ini, biasanya pengusaha salah dalam melihat kemauan pasar atau membuat strategi.

"Misalnya ritel jualan produk yang tidak disukai oleh mayori­tas penduduk, jual daging babi di tempat yang banyak muslimnya maka bisa saja toko jadi tidak laku," paparnya.

Faktor kedua adalah regulasi dari pemerintah. Menurut dia, jika aturan main yang diberikan berubah-ubah dan memberat­kan pelaku usaha hal ini bisa memberikan efek kepada bisnis apalagi kalau aturan itu sampai dirasakan konsumen.

Dia mencontohkan, seperti perdagangan di sekitar Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat yang dulu tumbuh subur sekarang malah menurun karena ban­yaknya aturan yang member­atkan. Lalu peraturan jam buka tutup ritel yang kadang sudah buka disuruh tutup tiba-tiba. "Hal seperti ini punya pengaruh pada penjualan sehingga kon­sumen enggan kembali kesana," kata dia.

Faktor ketiga adalah kondisi stabilitas politik. Jika peraturan sudah bagus dan strategi mantap tapi politik berkecamuk hal ini dianggap paling bahaya. Menu­rutnya, hal itu akan mematikan ekonomi makro. "Kalau strategi sudah mantap negara rusuh yang tidak normal maka bisnis juga tetap tidak tumbuh malah bisa mati," tuturnya.

Untuk mengantisipasi terus merosotnya jumlah konsumen, Aprindo sudah melakukan banyak kegiatan, seperti me­masarkan di media sosial, dan buat great sale. Namun, kata dia, tahun ini daya beli masyarakat sudah mulai berangsur pulih. "Diharapkan pasar tahun ini lebih baik," tukasnya.

Corporate Secretary PT Mod­ern Putra Indonesia -pemilik ritel Seven Eleven-Tina Novita mengatakan, sejumlah gerainya sudah tutup. Hingga awal tahun ini, sudah 30 gerai tutup.

Menurut dia, alasan tutupnya beberapa gerai Sevel itu karena tidak dapat mencapai target pe­rusahaan. Penyebabnya, adalah pertumbuhan ekonomi yang kurang baik pada 2015 yang membuat daya beli masyarakat berkurang. "Selain itu persain­gan antar ritel juga meningkat," jelasnya.

Selain itu, penurunan pen­jualan perseroan juga akibat larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket. Aturan itu tertuang dalam Pera­turan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengenda­lian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Pen­jualan Minol. Aturan tersebut mulai berlaku efektif 17 April 2015.

Sisanya, kata dia, masa se­wanya habis tahun ini di tambah kinerjanya tidak sesuai target. Dengan begitu, perusahaan melakukan review atau evalu­asi ulang sehingga menurutnya penutupan ini adalah hal yang wajar.

Sebelumnya, Dewan Pem­bina Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Johnny Andrean menambahkan, ada banyak faktor yang bikin ri­tel tutup khususnya peritel yang menyewa pusat perbelanjaan. "Harga sewa untuk pengusaha lokal dibebani dengan berbagai kenaikan uang sewa dan ongkos pelayanan," kata Johnny.

Hal tersebut memberatkan pemilik ritel sehingga tidak aneh banyak toko yang kegedean bayar uang sewa ketimbang pendapatan. "Kalau begitu lebih baik mereka tutup toko," cetus­nya. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya