Berita

Foto/Net

Bisnis

Keran Impor Garam Dibuka

Stok Lokal Mulai Menipis
SENIN, 06 MARET 2017 | 09:14 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap garam industri impor segera masuk. Pasalnya, stok garam untuk in­dustri dalam negeri mulai meni­pis. Industri pengolahan garam industri pun dikembangkan.

Direktur Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur Ditjen Indus­tri Kecil dan Menengah (IKM) Sudarto mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah men­geluarkan rekomendasi pada PT Garam untuk melakukan impor. "Kami mendengar rekomendasi sudah keluar. Paling cepat satu bulan setelah rekomendasi kelu­ar barang dari luar bisa masuk," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, akhir pekan lalu.

Kelangkaan garam lebih ter­fokus di Sumatera. Sedangkan, bahan baku di Pulau Jawa seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat masih bisa bertahan hingga dua bulan. Menurut dia, sentra produksi di Pulau Jawa me­nyetop pasokan ke Sumatera. Langkah ini yang dinilai jadi penyebab sulitnya mendapat bahan baku garam.


"Jawa masih bisa produksi tapi di Sumatera terasa kekuran­gan garamnya," ujarnya.

Menurut dia, dari total ke­butuhan garam industri 2 ton per tahun, seluruhnya masih diimpor dari luar negeri karena dalam negeri belum bisa mem­produksinya. Sudarto mengata­kan, masih butuh waktu untuk swasembada garam.

"Penggunaan teknologi agar menghasilkan garam dengan kualitas tinggi untuk industri masih sangat minim digunakan petani dalam negeri," katanya.

Kendati begitu, kata dia, pihaknya terus mengembang­kan industri garam dalam neg­eri supaya bisa meningkatkan kualitasnya dan bisa memenuhi kebutuhan industri. Menurut Sudarto, sudah ada teknologi yang bisa membantu petani memproduksi garam dengan kualitas industri.

Namun masalahnya, perlu pembinaan agar petani garam mengubah cara berbudidaya mereka dalam produksi garam.

"Buat garam industri untuk menghasilkan NACL 97 (standar industri) itu harus mengubah aspek budaya produksinya, karena butuh waktu lebih lama, paling cepat satu bulan, bahkan dua bulan untuk hasil yang bagus. Sementara di petani kita 10 sampai 15 hari sudah di panen," kata Sudarto.

Sementara untuk teknologi membuat garam kualitas industri, menurut dia, sebenarnya sudah tersedia. Namun untuk peng­gunaannya secara luas, perlu ada skema pembiayaan khusus untuk membantu petani garam lantaran harganya cukup mahal.

Kendati terjadi kelangkaan, dia mengaku, target pertum­buhan industri makanan tidak akan terganggu. Sebab, biasanya industri sudah menyetoknya. Namun, jika berkelanjutan, tentu produksi mereka akan ter­ganggu. "Pengurangan produksi jadi kebijakan masing-masing perusahaan," tukasnya.

Seperti diketahui, selama ini pasar dalam negeri membutuh­kan 2 jenis garam, yakni garam konsumsi dan garam industri. Garam konsumsi dengan ka­dar NACL sebesar minimal 94 persen, sementara garam industri membutuhkan kadar NACL yang lebih tinggi yakni minimal 97 persen, bahkan garam industri untuk kebutuhan farmasi men­syaratkan NACL 99 persen.

Sekretaris Perusahaan PT Ga­ram Hartono mengakui, jika Ke­menterian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan rekomendasi impor untuk garam konsumsi se­banyak 75 ribu ton. Garam terse­but akan mulai berada di pasaran pada April mendatang.

"Biasanya kedatangan barang impor itu satu bulan setelah deal, tinggal proses dealnya ini yang masih koordinasi," ujarnya.

Sebelumnya, Gabungan Pen­gusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) meminta pe­merintah untuk segera mengimpor garam industri. Sebab, sebagian industri sudah mulai mengu­rangi produksinya.  ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya