Ekonom senior Rizal Ramli (RR) memiliki sejarah panjang dengan PT Freeport Indonesia. Bahkan, jauh sebelum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disahkan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu.
"Sejarah saya dengan Papua panjang sekali. Tahun 1997, kami studi tentang Papua. Luar biasa kaya (daerahnya)," ungkap RR dalam diskusi dan launching buku "Papua Minta Saham" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, tadi malam, Jumat (3/3).
Hasil penelitian itu membuat RR terhenyak. Tiga juta penduduk Papua hidup di bawah garis kemiskinan di tengah kekayaan alam yang mereka miliki.
Hingga akhirnya, RR membentuk tim untuk mempelajari tambang PT Freeport Indonesia yang ada di sana sejak tahun 1967.
Sejumlah temuan data dikumpulkan oleh Tim Peneliti RR saat itu. Mulai dari perpanjangan Kontrak Karya (KK) tahun 1991-2021 yang cacat hukum. Hingga, dugaan suap pimpinan Freeport James Moffett terhadap Menteri Pertambangan di masa pemerintahan Presiden Soeharto.
RR membawa hasil temuan timnya untuk dibahas terbuka dengan mengundang sejumlah doktor di sebuah hotel di Jakarta.
"Termasuk salah satu doktor lulusan Amerika Serikat, namanya doktor Amien Rais," tutur ekonom kelahiran Padang, Sumatera Barat itu.
Berkat gebrakan tersebut, RR diangkat Presiden RI Abdurahman Wahid (Gusdur) sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia tahun 2000.
James Moffett semakin panas dingin, takut dugaan suap yang dilakukannya ditindaklanjuti oleh RR.
Bos Freeport itu pun mengatur pertemuan dengan RR terkait renegosiasi pemerintah dengan perusahaannya.
"Tahun 2000, waktu saya jadi Menteri Ekonomi, saya lagi di New York. Pimpinan Freeport, James Moffett ngajak ketemuan. Mau negosiasi, katanya," ujar RR yang sempat menjadi Menko Maritim di era Pemerintahan Jokowi ini.
Menurut RR, ada aturan di Amerika, yang dapat menjebloskan seseorang yang terkait kasus suap. Sehingga Moffet pun berupaya mendinginkan suasana dengan menemui RR yang mengetahui kasusnya.
Setelah RR lapor dan diijinkan Gus Gur, kedua pihak bertemu dengan membawa tim masing-masing. Saat itu, RR mengajak ekonom (almarhum) Arief Arryman untuk presentasi menggunakan data dari New York Stock Exchange. Sedangkan, Moffet menyertakan Presiden Direktur Freeport Indonesia, Adrianto Magribi.
"
He (Magribi) should wait outside. Kita tidak mau debat kusir dengan bangsa sendiri. Moffet setuju," RR menceritakan permintaannya pada Moffet sebelum rapat dimulai.
Dalam pembicaraan, Moffet mengatakan, mereka siap membayar ganti rugi ke pemerintah Indonesia sebesar 3 miliar dolar AS. Dengan syarat, lupakan masa lalu. Khususnya, kasus dugaan suap Moffet.
Setelah berbagai pertimbangan berdasarkan hasil presentasi Arief, RR mengajukan angka 5 miliar dolar AS dan divestasi saham 51 persen.
Tawaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa keuntungan luar biasa PT Freeport tidak sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat sekitar tambang. Termasuk, hasil pembuangam limbah yang tidak pernah diproses.
James Moffet setuju, tapi masih harus didiskusikan dengan direksinya.
Namun, mendadak Moffet menawarkan rapat lanjutan di Colorado Spring. Apalagi setelah dia tahu RR menyukai opera dan pertunjukan teater di Broadway.
"Saya gebrak meja. James, kamu mau sogok saya? Saya bisa nonton opera
anytime. Yang penting kamu bayar 5 miliar dolar AS. Syarat dipenuhi," tegas RR saat itu.
Dari kisah itu, RR menyampaikan, jika tegas dan berani, orang luar pun tidak akan bertindak seenaknya dengan bangsa Indonesia.
"Jangankan beli saham Freeport Indonesia, yang (Freeport) internasional juga bisa kita beli," tegasnya.
Selain Arief Arryman, tim negosiasi yang dibentuk Presiden Gus Dur dan dipimpin Rizal Ramli ketika itu juga beranggotakan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab.
[zul]
