Rencana Pemda Kabupaten Mimika, Papua untuk mendapatkan persentase dari 51 persen divestasi saham yang harus dilepas oleh PT Freeport Indonesia, didukung ekonom senior DR. Rizal Ramli.
"Ini semua harapan kita. Harus berani," kata Rizal Ramli dalam sambutannya saat menjadi salah satu narasumber di peluncuran buku "Papua Minta Saham" karangan Bupati Mimika, Eltinus Omangen di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (3/3) malam.
Menurutnya, upaya Pemda Mimika yang meminta saham sebesar 21 persen, harus memperhatikan berbagai catatan. Antara lain, adanya kepedulian dan perhatian khusus terhadap lingkungan hidup di sekitar area tambang Freeport.
"Soal lingkungan hidup, pernah ditulis The New York Times, Freeport perusak lingkungan," tutur mantan Menko Maritim dan Sumber Daya itu.
Lalu, yang kedua perlu adanya perbaikan di dalam sistem pemerintahan. Artinya, sistem di pemerintahan harus konsisten dan tidak mudah digertak.
"Harus konsistem, harus perjuangkan
good governance. Tapi, banyak elit kerjanya tipu-tipu. Elit Papua juga harus diperbaiki. Jadi, stop tipu-tipu," tegas pria yang akrab disapa RR itu.
Kemudian hal yang ketiga, lanjutnya, dalam berbisnis itu harus adil atau fair. Sehingga tidak hanya menguntungkan perusahaan dan pemerintah. Tapi juga, dapat menguntungkan masyarakat.
"Kita ini ada faktor unfairness (ketidakadilan). Bisnis boleh, tapi harus fair. Jadi, selain
good government harus ada bisnis yang fair," papar Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid.
Dalam diskusi dan peluncuran buku tersebut, ikut hadir Komisioner Komnas HAM asal Papua, Natalius Pigai, peneliti pertambangan Ferdy Hasiman, sejumlah tokoh adat suku Amungme, Papua, serta segenap jajaran SKPD Pemda Mimika yang difasilitasi Bupatinya.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia tengah mengkaji beberapa opsi yang akan dipakai untuk menyerap divestasi saham Freeport. Selain mengedepankan opsi holding tambang, pemerintah juga sedang mengkaji kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua untuk menyerap saham Freeport.
Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Papua akan mendapatkan sebagian saham dari 51 persen divestasi saham yang harus dilepas oleh Freeport. Hanya saja, mantan Menkopolhukam itu belum bisa menyebutkan berapa persen bagian saham yang akan diberikan kepada Pemda Papua.
[ian]
