Berita

Darmin Nasution/Net

Bisnis

Darmin: Nilai Jual Ekspor Hasil Kebun Rendah

Tak Dikelola Secara Profesional
JUMAT, 03 MARET 2017 | 10:25 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengung­kapkan, Indonesia meng­hadapi tantangan besar di sektor perkebunan.

"Kita sejak merdeka be­lum berhasil membangun satu mekanisme dan sinergi antara perkebunan dengan perekonomian. Makanya perkebunan kita nggak maju," ujar Darmin di kan­tornya, Jakarta, kemarin.

Darmin menilai, stan­dar perkebunan Indonesia masih rendah. Perkebunan belum dikelola secara pro­fesional, masih bersifat kebun rakyat.


Dia melihat, saat ini salah satu kendala yang dihadapi perkebunan Indonesia, tana­man sudah banyak yang tua sehingga produktivitasnya terus menurun. Dengan kon­disi seperti itu, produksi sulit dikerek dalam waktu cepat karena perkebunan merupa­kan tanaman jangka panjang yang memerlukan waktu cukup lama untuk menuai hasil panen.

"Tantangan terbesar saat ini bagaimana kita melaku­kan peremajaan," katanya.

Darmin mengatakan, pemerintah akan segera mengambil peranan dalam melakukan peremajaan. Peremajaan akan dilakukan secara bertahap karena ang­garan pemerintah terbatas.

"Artinya separuh dulu. Separuh kebun masing-masing, tapi bibitnya harus yang betul, supaya produk­tivitas meningkat 2-3 kali lipat. Karena kalau separuh diremajakan, berarti nanti anda akan hasilkan jumlah yang sama dengan lahan sama. Di sini peran pemer­intah jadi besar," ucapnya.

Darmin mengaku, pemer­intah sudah lama memiliki rencana tersebut. Hanya saja, selalu tertunda kar­ena ada kendala politik dan keamanan. "Kita betul-betul ingin menyelesaikan perso­alan itu. Karena ini sudah terlambat jauh sekali. Ka­lau ditelusuri ke belakang, sejak tahun 1990-an (tidak melakukan pengemban­gan)," ungkapnya.

Darmin meminta dukun­gan petani. Menurutnya, petani harus lebih kreatif dalam melakukan pemasa­ran. Karena, selama ini Indonesia masih melakukan ekspor hasil kebun tanpa diolah sehingga nilai jual­nya rendah.

Dia menyebut beberapa sub sektor perkebunan, sep­erti kelapa sawit dan karet sudah mulai membaik.

"Beberapa komoditi perkebunan yang sangat di-drive oleh konsumsi tidak mengalami penurunan. Bi­asanya jenis perkebunan yang merupakan bahan mentah untuk industri se­cara umum bukan pangan," katanya.

Namun bekalangan ini, lanjutnya, dengan kondisi iklim yang buruk mem­buat biaya produksi mel­onjak. Hal itu kemudian berdampak pada turunnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.

Menurut Darmin, bila situasi tersebut tidak segera diatasi, bisnis perkebunan nasional bisa semakin be­rat. Sebab itu, pemerintah harus fokus mengoptimal­kan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah komodi­tas perkebunan. Caranya, dengan mengembangkan riset untuk menghasilkan teknologi dan inovasi yang mendukung.

Sejauh ini, teknologi yang bisa dimanfaatkan sektor perkebunan masih terba­tas. Demikian juga dengan pembiayaan, pasar, sarana prasarana, serta kemam­puan Sumber Daya Manusia (SDM). Keterbatasan ini kemudian dimanfaatkan negara tetangga.

Darmin mencontohkan ko­moditas kayu manis. Seban­yak 70 persen pasokan kayu manis berasal dari Indonesia. Kayu manis ini diproduksi di Kerinci, Jambi, dan kemu­dian diekspor ke Singapura dengan harga murah. Di Sin­gapura, kayu manis tersebut dipilah dan distandardisasi sehingga harganya mening­kat menjadi tiga kali lipat.

Standardisasi semacam inilah yang ingin dia dorong agar petani kebun bisa men­ingkatkan pendapatan. "Kayu manis dijemur biasa. Tapi di Singapura setelah dia buat standar dan merek, harga naik tiga kali lipat dari yang Indo­nesia jual," katanya. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya