Berita

Foto/Net

Bisnis

Dewan Energi Nasional Desak PLN Gandeng Produsen Listrik Swasta

Kejar Target Pengadaan Pembangkit 35 Ribu MW
JUMAT, 03 MARET 2017 | 10:06 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Dewan Energi Nasional (DEN) mengimbau agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan sinergi dengan perusahaan pro­dusen listrik swasta atau Indepen­dent Power Producer (IPP). Im­bauan ini harus dipertimbangkan agar megaproyek pembangkit lis­trik 35.000 megawatt (MW) bisa beroperasi pada Tahun 2019.

Selain bersinergi dengan PLN, DEN juga berharap ada dukungan penuh dari pemerintah melancar­kan proyek listrik milik swasta. Seperti diketahui, pada awal pencanangan, sekitar 80 persen proyek pembangkit 35.000 MW akan dibiayai anggaran negara. Namun saat ini lebih dari 60 persen proyek 35.000 MW be­rasal dari swasta.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Syamsir Abduh, menyam­paikan target pembangkit listrik sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) di antaranya terpenuhinya kapasitas pembangkit listrik pada Tahun 2025 sebesar 115.000 MW dan pada tahun 2030 sebesar 430.000 MW.


Syamsir menekankan, secara eksplisit program kelistrikan 35.000 MW tidak disebutkan dalam KEN. "Kebijakan nasional harus terintegrasi. Tugas IPP kan membangun pembangkit, tapi kalau transmisinya belum selesai, bagaimana? Itu menjadi tang­gung jawab pemerintah dan PLN. Leadership commitment sangat perlu," tandas Syamsir, dalam diskusi Kelistrikan di Jakarta.

Kerja Sama Ketenagalistrikan

Ditempat terpisah, PT Sarato­ga Investama Sedaya Tbk. (Sara­toga) mengajak pelaku industri dan seluruh stakeholder khusus­nya pelaku industri untuk ikut andil meningkatkan tenaga kerja terampil di sektor pembangkit tenaga listrik. Hal itu dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan program listrik 35.000 Megawatt.

"Saratoga mendukung penuh Yayasan Ora et Labora dalam mendirikan SMK program teknik ketenagalistrikan yang khusus di bidang pembangkit tenaga listrik. Kemitraan dengan perusahaan lain di sektor pembangkit tenaga listrik akan lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku industri," kata Direktur PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Jerry Ngo.

Dilanjutkannya, Saratoga ber­peran aktif dalam menciptakan kurikulum dan pemantauan pros­es pembelajaran di SMK Teknik Ketenagalistrikan Ora et Labora untuk memastikan program yang dijalankan dan lulusan-lulusannya sesuai dengan kebutuhan sektor pembangkit tenaga listrik.

Jerry menambahkan, melalui standar dan kualitas tenaga penga­jar dan kurikulum yang dijalankan, diharapkan SMK ini akan menjadi salah satu sekolah yang diperhi­tungkan dan memberikan kontri­busi positif bagi masyarakat.

Ketua Yayasan Ora et Lab­ora Sandi Rahaju menjelaskan pendirian SMK Program Teknik Ketenagalistrikan Ora et Labora ini merupakan langkah penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas di sektor ketenagalistrikan khusus­nya keahlian pembangkit tenaga listrik (power plant).

"Kami bersyukur SMK Pro­gram Teknik Ketenagalistrikan hasil kerjasama antara Yayasan Ora et Labora dan Saratoga ini akan segera terwujud. SMK ini akan terbuka untuk umum dan semoga dapat menjadi bagian dari solusi pemerintah dalam memperkuat sektor kelistrikan di Indonesia," ujar Sandi.

Ketua Umum Asosiasi Pem­bangkit Tenaga Listrik Swasta Indonesia Ali Herman Ibrahim mendukung langkah tersebut. Ali merasakan adanya kesenjangan antara keinginan industri dengan ketersediaan sumber daya manusia.

"Contohnya, Tahun 2006, di mana pembangkit Tanjung Jati, Rembang harus melakukan outsource karena ketersediaan operator PT PLN saat itu tidak memadai. Sedangkan, pem­bangkit harus segera beroperasi. Sehingga sekolah ini penting sekali guna menutupi jarak tersebut," jelasnya. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya