Berita

Bisnis

Indonesia Terapkan Pertukaran Informasi Pajak Dunia Tahun 2018

JUMAT, 03 MARET 2017 | 09:55 WIB | LAPORAN:

Indonesia akan mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information (AEOI) secara otomatis pada tahun 2018.

Nantinya, Indonesia akan terminal ke dalam 101 negara yang ikut dalam keterbukaan informasi keuangan. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, Poltak Maruli John Libery Hutagaol menjelaskan, kelak semua orang-orang Indonesia yang menyimpan harta mereka di luar negeri, akan segera diketahui oleh Ditjen Pajak lewat AEOI.

Begitu juga negara lain yang mengincar informasi warga mereka yang menyimpan aset keuangan mereka di Indonesia, akan dapat diketahui dengan cepat.


"Misal, orang Singapura nyari data keuangan warga mereka di Indonesia. Akan kita serahkan. Begitupun kita jika ingin mencari harta orang Indonesia di negara lain, akan mudah kita lacak dan kroscek sesuai atau tidak dengan SPT-nya," papar John dalam Seminar Nasional Komitmen Indonesia atas Implementasi AEOI Tahun 2018, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (3/3)

Latar belakang dilakukan AEOI adalah karena pertukaran informasi by request belum memadai atau hanya menjangkau permasalahan tertentu dan terbatas, perencanaan pajak yang sangat agresif, maraknya penghindaran dan pengelakan pajak dan banyaknya Offshore Financial Center (OFG).

Masing-masing negara yang berkomitmen ikut AEOI, harus memiliki komitmen internasional, menandatangani semua perjanjian-perjanjian internasional yang disyaratkan berupa Tax Information Agreement.

Berikut perjalanan Indonesia sebelum akhirnya tahun 2018 mengikuti AEOI:

Komitmen Indonesia untuk implementasi AEOI mulai dari April 2009, G20 Leaders London Summit mendeklarasikan bahwa era kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah berakhir.

September 2009, Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global forum).

November 2011, Indonesia yang diwakili Menteri Keuangan RI menandatangani Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC).

September 2013, G20 Leaders Saint Peterburg Summit mendeklarasikan dukunga atas pelaksanaan AEOI, baik secara bilateral maupun multilateral

November 2014, G20 Leaders Brisbane Summit mendeklarasikan komitmen untuk mengimplementasikan AEOI secara resiprokal Common Reporting Standard (CRS) mulai tahun 2017 atau tahun 2018

Januari 2015, Indonesia menyampaikan instrumen ratifikasi MAC kepada Coordinating Body (CB) Secretariat MAC di Paris,

Juni 2015, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan RI menandatangani multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) yang di dalam Annex F-nya mencantumkan komitmen Indonesia untuk memulai AEOI pada bulan September 2018. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya