Berita

Foto/RMOL

Bisnis

Indonesia Komitmen Implementasikan Automatic Exchange of Information Tentang Perpajakan

JUMAT, 03 MARET 2017 | 09:15 WIB | LAPORAN:

. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggelar Seminar Nasional Komitmen Indonesia atas Implementasi Automatic Exchange of Information Tahun 2018, di Jakarta, Jumat (3/3). Kegiatan ini untuk mengkaji implementasi dan antisipasi yang perlu dilakukan dalam pertukaran informasi secara otomatis mengenai perpajakan di berbagai negara pada tahun 2018 mendatang.

Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang juga Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Muliaman D Hadad yang menjadi pembicara menjelaskan, untuk pertama kalinya Indonesia turut menerapkan automatic exchange of information antar negara. Seminar ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai informasi perpajakan dan hal-hal yang perlu diantisipasi dalam implementasi pertukaran informasi pajak ini.

"Kesekapatan pertukaran informasi perpajakan telah disepakati oleh banyak negara dunia, sesuai denga perkembangan ekonomi dunia yang tak mengenal batas lagi," kata Muliaman di Hotel JS Luwansa Jakarta, Jumat pagi.


Latar belakang diterapkannya automatic exchange of information ini dipaparkan Muliaman, dewasa ini banyak negara-negara yang menjanjikan return yang besar sehingga akan menarik banyak investor.

Investor selain membantu pertumbuhan ekonomi suatu negata tapi juga di sisi lain memiliki kewajiban melaporkan keuangan dan pajak mereka kepada otoritas terkait di dalam suatu negara.

"Tapi penghindaran dan penggelapan pajak kerap terjadi," kata Muliaman.

Amerika Serikat adalah negara yang telah mempelopori langkah ini. Negara itu telah menerapkan kebijakan untuk menghindari penggelapan pajak dengan membuat automatic exchange of information.

Amerika sejak tahun 2010 telah membuat kesepakatan langsung dengan negara yang bekerjasama bilateral dan bisnis yang masuk ke Amerika untuk sepakat mengikuti aturan pertukaran informasi tersebut.

"Langkah ini lah akan menjadi ikhtiar kita untuk menghindari penyimpangan pajak," pungkas Muliaman. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya