Pemerintah Indonesia dan Perancis akan memantapkan kerjasama dalam bidang pembangunan kota hijau.
Kerjasama tersebut sebagaimana tertuang dalam dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Kementerian Perumahan dan Perumahan Berkelanjutan Perancis dan Kementerian Lingkungan, Energi, dan Maritim Perancis bertepatan dengan kunjungan Presiden Perancis Francois Hollande yang dijadwalkan pada tanggal 29 Maret 2017 nanti.
Sebelumnya, telah ditandatangani Letter of Intent mengenai pembangunan perkotaan berkelanjutan antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Duta Besar Perancis Corrine Breuze pada tanggal 11 Desember 2014 di Bali.
"Kerjasama yang dilakukan meliputi bidang air minum, air limbah, dan kota hijau (Ecodistrict) yang telah diinisiasi untuk sembilan kota di Indonesia," jelas Menteri Basuki usai menerima Duta Besar Perancis Jean-Charles Berthonnet di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (1/3).
Sembilan kota tersebut adalah Semarang, Wonosobo, Yogyakarta, Bandung, Bogor, Mataram, Purbalingga, Jombang, dan Singkawang.
Dari sembilan kota itu, tiga kabupaten/kota merupakan prioritas untuk pilot project ecodistrict yang diawali implementasinya pada tahun 2017 yaitu Kawasan Banjir Kanal Barat Kota Semarang, Kawasan Gajah Wong Kota Yogyakarta, dan Kawasan Pusat Kota di Kabupaten Wonosobo.
Pendanaan program ecodistrict berasal dari pinjaman Pemerintah Perancis sebesar 61 juta dolar AS dan APBN sebesar 23,6 juta dolar AS yang akan digunakan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi, pekerjaan fisik konstruksi bagi ketiga kota/kabupaten dan bantuan teknis.
Sementara kerjasama di bidang air minum yakni pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Benteng Kobema Provinsi Bengkulu, SPAM Jatigede Provinsi Jawa Barat dan SPAM Durolis (Dumai, Rohil, Bengkalis) Provinsi Bengkulu yang ditargetkan akan dimulai tahun 2018.
Untuk air limbah, sudah dimulai review dari desain pengelolaan air limbah Kota Bogor sejak tahun 2015 dan ditargetkan pembangunannya bisa dimulai tahun 2018.
Kerjasama bilateral antara Indonesia-Perancis dibidang infrastruktur sudah terjalin lama diantaranya rehabilitasi sistem primer dan sekunder drainase di Banda Aceh sepanjang 150 km, termasuk pengadaan stasiun pompa dam pembuatan kolam penampungan.
[ian]
