Berita

Politik

Moeldoko Kampanyekan Politik Tanah Dan Air Ke Tengah Mahasiswa

KAMIS, 02 MARET 2017 | 21:43 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dunia akan berubah secara cepat dan ekstrem. Kalangan intelektual muda di Indonesia harus bisa cepat menyikapinya mengingat kondisi bangsa yang masih jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain.

Imbauan itu disampaikan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, saat memberi pandangan mengenai politik tanah dan air untuk menuju kedaulatan pangan, di hadapan mahasiswa dan mahasiswi dalam Temu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara se Indonesia di Universitas Islam Riau, Kamis (2/3).

Dalam keterangan tertulisnya, Moeldoko membeberkan sepuluh tren masa depan yang harus segera disikapi bersama. Ia mengutip pemikiran futuris, James Canton, soal dunia yang akan berubah cepat dan ekstrem. Ia mewanti-wanti para mahasiswa bahwa Indonesia masih berada di posisi ke-88 dari 128 negara di Global Innovation Index (GII) dan dalam masih berada di urutan ke-110 dari 187 negara pada Indeks Pembangunan Manusia .


Selain itu, perubahan iklim juga menjadi salah satu sorotan yang penting. Menurut Moeldoko, perubahan iklim menyebabkan risiko banjir, kekeringan, dan bencana alam lain. Hal itu berdampak terhadap penurunan produksi pangan yang akan memengaruhi status keamanan pangan Indonesia.

"Salah satu resikonya, impor pangan Indonesia pada 2015-2016 seperti beras, jagung, gandum, daging, kedelai, garam, dan lain-lain masih tembus di atas Rp 50 triliun," kata pria asal Kediri itu.

Mengenai ancaman keamanan pangan, Moeldoko memberikan fakta menarik. Berdasarkan global food security index, Indonesia berada di urutan ke-71 dari 113 negara. Sementara itu, negara tetangga seperti Malaysia berada di urutan ke-35, Thailand urutan 51, dan Vietnam urutan 57.

Moldoko menyampaikan gagasan "Politik Tanah dan Air" untuk mengatasi kedaulatan pangan. Politik ini adalah politik yang menghidupkan, mampu mengubah tongkat kayu dan batu kembali menjadi tanaman. Politik ini juga percaya bahwa tugas utama para pemimpin adalah memastikan sejumlah kebutuhan dasar dan perkembangan sebuah masyarakat yang tercerahkan.

"Secara teknis, politik tanah dan air ini juga memerlukan langkah taktis untuk mencapai kedaulatan pangan. Yaitu, mempersenjatai petani dengan pengetahuan dan teknologi, memperkuat benteng komoditas sesuai konteks ekologi, dan menciptakan sekutu kedaulatan pangan,” imbuhnya.

Moeldoko menyampaikan kata kunci untuk menuju kedaulatan pangan adalah "holopis kuntul baris", meminjam istilah Soekarno.

Di situ, peran negara dan masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, bergotong royong membanting tulang dan memeras keringat bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya