Berita

Foto/Net

Bisnis

Anak Buah Susi Terlibat Kasus Lobster Selundupan

KAMIS, 02 MARET 2017 | 09:23 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah berhasil menggagalkan penyelundupan 65.699 ekor benih lobster ke Singapura dan Vietnam senilai Rp 7,07 miliar.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rina mengungkapkan, penyelundupan lobster tersebut terungkap berkat kerja sama pihaknya dengan Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM.

"Benih lobster itu hasil penindakan terhadap penye­lundupan dari lima lokasi da­lam kurun waktu 3 sampai 22 Februari 2017," ungkap Rina di Jakarta.


Kelima lokasi itu, disebutkan Rina, antara lain di Bandara Internasional Ngurah Rai, Ban­dara Internasional Lombok, dan Surabaya. Dalam kasus ini, kepolisian telah mengamankan 9 orang tersangka.

Rina menerangkan, dari sembilan pelaku satu di antaranya pemain lama, yakni masuk dalam sindikat kejahatan penyeludup benih lobster. Karena, pelaku tercatat sudah melakukan penyelundupan sebanyak 52 kali.

Dia meminta, kasus ini jangan dilihat dari nilai keru­giannya yang berhasil dia­mankan pemerintah tersebut. Karena, sejatinya nilai kejaha­tan yang mereka lakukan jauh lebih besar.

"Sekali jalan saja mereka merugikan negara sebesar Rp 1,2 miliar. Jadi dengan menu­tup jalan mereka melakukan pengiriman benih lobster ilegal, maka kita menyelamatkan negara dari potensi kerugian yang lebih besar," jelasnya.

Rina mengungkapkan, da­lam kasus ini, ada seorang pegawai negeri sipil (PNS) dari KKP yang terlibat. Dari hasil penyelidikan diketahui, pelaku memiliki rekening tidak wajar. Nilainya, mencapai Rp 195 miliar.

Namun saat ditanya lebih de­tail ihwal pelaku, Rina enggan membeberkannya. Dia hanya menyebutkan, pelakunya ber­jenis kelamin laki-laki.

Rina memastikan, pelaku akan diproses hukum hingga tuntas. Menurutnya, kasus ini sudah dilaporkan ke Menteri Susi Pujiastuti.

"Ibu menteri berpesan agar PNS tersebut dimiskinkan saja biar kapok," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Bareskrim Polri Antam Novambar menerangkan, satu benih lobster yang diselundupkan rata-rata dijual 2 dolar AS per ekor. Dan, biasanya pe­nyeludukan dilakukan paling sedikit satu koper.

"Di Vietnam lobster itu dibe­sarkan di tepi pantai. Setelah berhasil dibesarkan, lobster tersebut bisa dijual 100 dolar AS per kilogram (kg). Bayang­kan berapa kerugian negara bila jumlahnya banyak," terang Antam.

Dia curiga lobster di Vietnam sebagian besar dari Indonesia. Sebab, Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki bibit lobster. Namun, Vietnam tercatat sebagai negara terbesar penghasil lobster.

Antam menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penindakan hukum untuk menghentikan praktik penye­ludupan. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya