Berita

Hukum

Pemerintah Harus Beri Perlindungan Pada Siti Aisyah

KAMIS, 02 MARET 2017 | 00:36 WIB | LAPORAN:

Pemerintah didesak untuk secepatnya memberikan perlindungan bagi Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang dijadikan tersangka pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Republik Demokratik Korea Kim Jong Un.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, perlindungan harus diberikan kepada Siti Aisyah karena dia merupakan warga negara Indonesia.

"Harus ada usaha dari kita untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia," ujarnya di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (1/3).


Fadli mengatakan bahwa seluruh elemen bangsa tentunya menginginkan keadilan. Karena itu, jika memang Siti Aisyah terbukti bersalah maka harus dihukum. Tetapi jika tidak terbukti maka wajib dibebaskan.

"Kalau dihukum pun pemerintah harus memberikan bantuan hukum untuk tidak menjadi hukuman mati," katanya.

Ditambahkannya, jika ada pihak keluarga yang menginginkan bantuan dari DPR maka parlemen bisa menggunakan fungsi diplomasi kepada pemerintah Malaysia.

"Upaya kita juga ikut memantau. Jangan sampai kan kita belum tahu informasinya, masih dugaan. Belum tentu juga yang bersangkutan bersalah, bisa saja digunakan sebagai alat kepentingan," pungkas Fadli yang juga wakil ketua umum Partai Gerindra. [wah]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya