Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Direktorat MP3 Berpotensi Jadi Bancakan

RABU, 01 MARET 2017 | 17:35 WIB | LAPORAN:

Pertamina melalui Kementerian BUMN pada bulan Oktober 2016 menambah satu direktorat baru yaitu Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia (MP3).

Berdasarkan rencana investasi dalam 4-5 tahun yang akan datang, Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokima akan menjalankan proyek senilai 30-40 miliar dolar AS. Nilai tersebut sama dengan Rp 536 triliun dengan kurs Rp 13.400 per dolar AS.  Setidaknya setara dengan 25 persen total APBN 2017.

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, ‎Direktorat MP3 ini bisa menimbulkan mafia migas yang baru mengingat dari total nilai proyek yang akan dikerjakan sangat besar.


"Alangkah lebih bijaknya jika Kementrian BUMN meninjau kembali keberadaaan Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia berada di dalam tubuh Pertamina," kata Mamit di Jakarta.

Apalagi, sambungnya, direktorat tersebut ini menangani New Grass Root Refinery (NGRR), di mana harus ada keberpihakan pemerintah, tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada BUMN terutama berkaitan perencanaan dan skema pembiayaanya.

Pertamina sebagai BUMN Energy harus tetap fokus kepada fungsinya yaitu di sektor hulu tetap dan sektor hilir.

"Saat ini produksi yang terus menurun sementara potensi cadangan migas kita cenderung ke arah timur Indonesia dan laut dalam dengan resiko yang lebih besar. Belum lagi harga minyak mentah dunia yang tetap stagnan, sedangkan biaya untuk kegiatan produksi terus meningkat," papar Mamit.

Sektor hilir pun, tegas dia, harus bekerja keras terkait keinginan pemerintah mewujudkan BBM satu harga serta penyaluran LPG 3 kilogram ke seluruh daerah di wilayah Indonesia.

Pertamina dengan tugas yang diberikan pemerintah terhadap dua sektor tersebut seharusnya jangan dibebani oleh pekerjaan megaproyek seperti itu. Pasalnya, peluang Pertamina untuk menjadi bancakan banyak pihak dikhawatirkannya semakin terbuka mengingat besaran nilai proyek.

"Belum apa-apa saja, megaproyek tersebut saat ini sudah mulai banyak 'dikawal' oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan saat ini. Oknum pemerintah, elit partai sudah sering berkomunikasi dengan 'orang orang' Pertamina yang kelola mega proyek," ujarnya.[wid]


 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya