Sri Mulyani Klaim Sukses Pangkas LPJ Kementerian/Lembaga

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyindir bahwa 70 persen PNS hanya sibuk mengurus Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Presiden pun meminta kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memangkas rezim akutansi dan laporan keuangan yang menurutnya bertele-tele itu.

Menanggapi hal tersebut, Menkeu Sri Mulyani mengaku telah memangkas LPJ pelaksanaan anggaran dari 44 laporan menjadi tinggal dua laporan.

"Saat saya baru tiga minggu jadi Menkeu, Pak Presiden telepon saya minta pangkas LPJ karena membebani. Karena Presiden melihat inefisiensi, saya pikir LPJ atau SPJ itu perjalanan dinas," kata Sri Mulyani saat membuka Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L 2017 di kantornya, Jakarta, Rabu (28/2).

Ia pun mengakui, kritikan Presiden tersebut bukan zamannya lagi membuat laporan pertangungjawaban yang bertele-tele. Sehingga pihaknya segera memanggkas laporan pertanggungjawaban.

Selain LPJ, Menkeu juga memangkas petunjuk teknis dari sebelumnya sebanyak 307 juknis, kini tinggal 85 juknis. Jumlah tersebut dinilainya masih terlalu banyak, sehingga ke depan targetnya menjadi 30 juknis saja.

"Juknis dari 307 karena beranak, bercucu, dan bercicit, kini menjadi 85 juknis saja. Ini harus diturunkan lagi maksimum jadi 30 juknis. Kita terus terbuka terhadap kritik. Sampaikan ke kami kalau masih dianggap banyak," ungkapnya. [rus]