Berita

Net

Politik

Demokrasi Kebablasan Terkait Berita Bohong Dan Ujaran Kebencian

SABTU, 25 FEBRUARI 2017 | 18:35 WIB | LAPORAN:

Kepala Desk Social Media Crisis Kantor Staf Kepresidenan Alois Wisnuhardana menjelaskan pernyataan demokrasi kebablasan yang dimaksud Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah terkait banyaknya ujaran kebencian dan berita bohong yang beredar di media sosial belakangan ini.

Menurutnya, teknologi yang kian pesat membuat masyarakat dihujani oleh informasi hingga masyarakat kebanjiran informasi.

Jika melihat fenomena banjir, sambung Alois, yang pertama kali mencuat adalah sampah yang terbawa arus. Fenomena tersebut sama seperti banyaknya sampah yang diterima masyarakat saat dibanjiri informasi.


"Presiden menyatakan bahwa dalam hal ujaran kebencian fitnah berita bohong dan itu sekarang kita alami dan dalam konteks itu lah kebablasan itu ada," kata Alois dalam diskusi bertema "Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan." di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (25/2).

Alois menambahkan, pernyataan demokrasi kebablasan sebenarnya merupakan trigger atau pemantik bagi penegakan hukum di Indonesia. Seperti contoh isu rush money bisa cepat selesai setelah berjalannya penegakan hukum.

Meski demikian, dalam prosesnya, penegakan hukum juga mendapat problem yang sama mengenai perkembangan teknologi informasi yang cepat.

"Orang bisa melapor dengan mudah dan saling melaporkan sehingga polisi menghadapi mana yang harus dihadapi terlebih dahulu," ujar Alois. [wah] 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya