Berita

Jokowi/Net

Politik

Jokowi Jangan Banyak Mengeluh Seperti Pendahulunya

SABTU, 25 FEBRUARI 2017 | 17:36 WIB | LAPORAN:

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak banyak mengeluh, seperti yang kerap dilakukan presiden pendahulunya.

Menurut Jimly, pernyataan demokrasi kebablasan yang disampaikan Jokowi sangat bertolak belakang dengan jargon pemerintahannya yakni 'kerja, kerja, kerja'.

"Keluhan-keluhan kebablasan boleh dikurangi, statement keluh kesah seperti itu. Kalau Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) rajin sekali dia kan, prihatin dan sebagainya. Yang penting kita bertindak," jelas Jimly dalam diskusi bertema 'Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan'. di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (25/2).


Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi membuat pandangan seseorang terhadap fenomena politik yang terjadi berbeda-beda. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mencontohkan, di dalam aplikasi pesan singkat (what's up) terdapat grup yang berisikan orang-orang berbeda. Grup bisa dibuat hingga lebih dari satu dengan diisi orang yang berbeda pula. Faktanya, setiap orang di lima grup aplikasi memiliki pandangan dan persepsi masing-masing mengenai kondisi nasional yang terjadi sekarang.

"Soal kebablasan ini bukan karena sistem demokrasi itu tetapi karena perkembangan teknologi juga. Kan baru ini kita punya grup WA. Dan di grup itu gambaran di kita yang sangat plural yang diwadahi oleh grup di WA itu. Artinya kita menerima kenyataan ada perkembangan baru seperti ini tetapi keluhan-keluhan kebablasan bolehlah dikurangi," pungkas Jimly. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya