Berita

Politik

Studi Banding Pansus RUU Pemilu Ke Jerman & Meksiko Tak Bermanfaat

JUMAT, 24 FEBRUARI 2017 | 00:25 WIB | LAPORAN:

RMOL. Untuk menyempurnakan RUU Pemilu, Dewan akan terbang ke Jerman dan Meksiko dan melakukan studi banding di sana. Namun, rencana ini mendapat tentangan dari kalangan pengamat.

Keberangkatan pimpinan dan anggota Pansus RUU Pemilu itu dinilai tidak efektif. Pasalnya, karakteristik pesta demokrasi di Jerman dan Meksiko jauh berbeda dengan Indonesia.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chainiago menilai, keberangkatan Pansus RUU Pemilu ke luar negeri ini sekadar menghambur-hamburkan anggaran. Keberangkatan personil Pansus ke Jerman dan Meksiko tak akan berdampak besar, karena kedua negara tersebut memiliki kultur dan sistem yang jauh berbeda dengan Indonesia.


"Studi banding Pansus bulan Maret nanti hanya menghambur-hamburkan anggaran. Informasi seputar sistem dan budaya demokrasi di kedua negara itu kan bisa dicari melalui teknologi informasi, buat apa berangkat ke sana?” ujar Pangi di Jakarta, Kamis (23/2).

Selain budaya dan sistem kedua negara tersebut jauh berbeda dengan Indonesia, lanjut dia, perdebatan seputar RUU Pemilu juga selalu berkutat pada persoalan yang sama. Pansus hanya memperdebatkan besaran parliamentary threshold (PT), presidential threshold (preshodl), sistem tertutup atau terbuka, dan sebaran kursi anggota Dewan.

"Dari periode ke periode, perdebatan seputar RUU Pemilu berkutat pada persolan itu. Landasan filosofis dan yuridisnya sudah jelas. Jadi, apa yang mau mereka bandingkan dengan Jerman dan Meksiko?” tegas Direktur Voxvol Center itu.

Ipang, sapaan akrab Pangi Syarwi Chaniago mencontohkan, perbandingan Indonesia dengan negara maju seperti Jerman, bagai menyamakan busana untuk Jerman dengan busana masyarakat Indonesia. "Buat apa kita mendesain busana untuk musim dingin. Di sini kan nggak ada salju,” sindirnya.

Diketahui, pimpinan dan anggota Pansus RUU Pemilu akan melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko pada bulan Maret ini. Kunjungan itu bertujuan untuk mengkaji regulasi pelaksanaan pesta demokrasi di dua negara tersebut. "Tanggal 10 Maret semua anggota Pansus berangkat. Semua diajak karena aturannya begitu,” kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Benny K Harman.

Benny berujar, Meksiko adalah salah negara di dunia yang menyelenggarakan Pilpres dan Pileg secara serentak, seperti yang tengah dirancang dalam RUU Pemilu. Meksiko dikenal punya badan peradilan khusus untuk Pemilu. "Ada beberapa isu yang penting dibawa ke Meksiko. Meksiko juga punya regulasi khusus mengenai pengaturan peranan media massa,” ujar politisi Demokrat itu.

Untuk kunjungan ke Jerman, Benny enggan memaparkan alasan spesifik. “Ke Jerman untuk (studi banding, red) sistem Pemilu,” elak dia. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya