PT Kereta Api Indonesia (PerseÂro) menyanggupi penugasan dari pemerintah untuk ikut menyunÂtikan dana dalam pembangunan prasarana proyek kereta api ringan, atau Light Rapid Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) senilai Rp 23,3 triliun.
Nantinya, KAI akan memanÂfaatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang sudah disuntikkan ke perusahaan kereta api pelat merah tersebut.
Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, pemerinÂtah sebelumnya telah mendapuk KAI sebagai investor dan pelakÂsana operasional sarana LRT Jabodebek bersama PT Adhi Karya (Persero).
"Sekarang KAI ditugaskan unÂtuk suntikan modal, ya kita siap.Kalau ini penugasan, ya harus kita lakukan. Keluar Peraturan PresiÂden (Perpres) nanti kita langsung jalankan," ujar Edi di Jakarta.
Edi menjelaskan, dilibatkanÂnya KAI dalam peroses pendaÂnaan karena pemerintah melihat peluang ketersediaan pendanaan KAI yang berasal dari PMN yang akan cair secara bertahap di tahun ini.
Pemerintah berharap, dengan adanya PMN yang diterima PT KAI beban pembiayaan LRT yang sebelumnya ditanggung Adhi Karya dapat sedikit berkurang. Meski pada dasarnya PMN berasal dari kantong Anggaran PendapaÂtan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, meski pihak KAI telah bersedia ikut dalam pendanaan pemÂbangunan proyek LRT, namun pemerintah masih menghitung total biaya yang akan diajukan.
"Kita belum tahu apakah PT KAI sudah siap dengan total biaya yang akan diajukan. Total biayanya belum diputuskan, karena sampai saat ini total angÂgarannya masih dihitung oleh pemerintah," kata Budi Karya.
Pemerintah, lanjut Budi, masih melihat kesanggupan neraca keuangan KAI untuk meng-carry pinjaman dan bisÂnisnya. Pemerintah juga masih memproses detail apa saja yang akan di-
cover oleh KAI.
"Tapi kalau dilihat dari pengalaman PT KAI, kami yakin akan memudahkan pembanguÂnan LRT tersebut," ujar Budi.
Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto menyambut baik rencana pemerintah melibatkan KAI sebagai investor pembangunan prasarana LRT sepanÂjang 43 kilometer tersebut.
"KAI menjadi pilihan yang tepat bagi pemerintah lantaran memiliki ketersediaan dana PMN yang cukup untuk disuntikkan ke proyek," kata Budi Harto.
Total pendanaan yang dibuÂtuhkan untuk membangun prasaÂrana dan sarana LRT Jabodebek mencapai Rp 27 triliun yang terbagi atas Rp 23,3 triliun prasaÂrana dan sisanya kebutuhan dana membangun sarana.
Dengan kebutuhan tersebut, skema pembiayaan akan terbagi atas Rp 9 triliun dari PMN Adhi Karya sebesar Rp 1,4 triliun yang telah diberikan pemerintah di 2015 dan telah cairkan untuk pembangunan awal.
Kemudian sisanya, sekitar Rp 7,6 triliun ditutup oleh KAI. Sementara, kebutuhan Rp 18 triliun akan ditutup dengan pinjaÂman perbankan dan dijamin oleh pemerintah melalui
Public SerÂvice Obligation (PSO). ***
