Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla mendesak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bisnis panas bumi memaksimalkan potensi energi panas bumi (geothermal) di Indonesia untuk penyediaan kebutuhan energi bersih. Pasalnya, pemanfaatan energi panas bumi dinilai masih belum maksimal.
Selama ini, dari potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit sekitar 29,5 gigawatt, kepasitas yang terÂpasang pada 2016 baru sebesar 1.6 megawatt atau 5,6 persen.
Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Riki Ibrahim mengklaim, perusahaannya telah mengelola dua lapangan panas bumi, yaitu Lapangan Dieng dan Patuha yang akan mencapai kapasitas produksi kurang lebih 100 Megawatt (MW). Jumlah tersebut akan ditingkatkan hingÂga 175 MW di Tahun 2021.
"Ke depan, kami butuh keÂpercayaan pemerintah dalam melakukan program percepatan energi terbarukan ini. Geo Dipa siap menerima wilayah kerja pertambangan (WKP) baru demi terciptanya kedaulatan energi untuk rakyat Indonesia," kata Riki di Jakarta.
Dilanjutkannya, untuk meÂmaksimalkan pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia, Geo Dipa sudah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meÂmahami proses pengembangan panas bumi, mulai dari hulu hingga hilir.
Geo Dipa juga mengklaim sudah memiliki Rencana Kerja Jangka Panjang di Tahun 2030 yang siap memproduksi listrik dengan target 1.100 MW. SeÂmentara untuk hitungan moderatnya atau yang pasti teralisasi sebesar 700 MW.
Riki berharap pemerintah juga ikut membantu proses penuntasan sengketa perdata yang tengah menimpa BUMN itu dengan PT Bumigas Energi. Pasalnya, risiko hukum ini dikhawatirkan mengganggu investasi proyek dan menyebabÂkan kerugian negara karena lahan Geo Dipa yang bersengÂketa merupakan aset negara dan termasuk objek vital nasional.
"Permasalahan hukum terkait dengan Bumigas saat ini juga menyebabkan program percepaÂtan pembangunan dan pengemÂbangan energi panas bumi kami menjadi terhambat. Untuk itu, kita harap dukungan pemerintah untuk menyudahi sengketa ini," kata Riki Ibrahim.
Komitmen PemerintahWapres Jusuf Kalla (JK) meÂminta manajemen Geo Dipa melakukan percepatan pengemÂbangan energi panas bumi untuk membantu pemerintah dalam penyediaan panas bumi.
Geo Dipa juga diminta segera mengembangkan lapangan panas bumi yang sudah ada sekarang ini, atau pun lapangan-lapangan baru yang akan diberikan nanti.
"Saya cukup senang mendengar perkembangan yang cukup sigÂnifikan. Karena terakhir saya ke Patuha, saya menyimpan harapan akan Geo Dipa sebagai salah satu perusahaan BUMN yang memÂbantu pemerintah dalam penyediÂaan listrik bersih," kata Wapres.
Wapres JK juga akan memÂbantu serta mendukung program Geo Dipa semaksimal mungkin untuk semua permasalahan yang ada. Perseroan juga diminta menjalankan bisnis sesuai
Good Corporate Governanve (GCG).
Pengamat energi Fahmy RaÂdhi mengatakan, saat ini BUMN yang menggarap energi panas bumi punya PR besar untuk meningkatkan pemanfaatan dari geothermal agar tidak hanya dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik.
"Ke depan harus dilakukan riset, agar geothermal tidak hanya dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik. Tapi sambil dilakukan riset, yang ada saat ini digarap dulu secara maksimal," kata Fahmy kepada
Rakyat Merdeka.Ia mengakui, investasi peÂmanfaatan energi panas bumi di Indonesia masih mahal, sehingga harga jual listriknya juga lebih mahal. Hal ini juga meÂnyebabkan tidak maksimalnya pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia.
"Untuk itu, perlu dukungan peÂmerintah yang kuat. Kalau perlu, ini disubsidi agar harga jual listriknya jadi murah. Bisa juga pemerintah bantu infrastruktur pemanfaatan panas bumi agar lebih mudah dalam eksplorasinya. Intinya harus ada komitmen dari pemerintah dan BUMN-nya," tegas Fahmy. ***
