GMNI: Freeport Ancaman Bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia

RMOL. Langkah Pemerintah mengubah status Kontrak Karya menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 1/2017 sudah sesuai dengan cita-cita Trisakti yang didukung seluruh rakyat Indonesia.

"Kita mendukung penuh dan mengapresiasi langkah pemerintah. GMNI siap menjalankan instruksi nasional menggerakkan gerakan rakyat di wilayah masing masing jika diperlukan," kata Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Indonesia Nasional (GMNI) Chrisman Damanik di Jakarta, Selasa (21/2).

Menurut dia, usaha dan langkah konkrit pemerintah dimaksudkan meningkatkan kewibawaan negara terhadap PT Freeport dalam mengelola kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia.

"Ini juga merupakan usaha dan bentuk konkrit pemerintah  mewujudan usaha berdikari secara ekonomi dan berdaulat dalam bidang politik sesuai dengan Trisakti," imbuhnya.

Apalagi, Chrisman menambahkan, keberadaan PT Freeport Indonesia yang mengelola hasil tambang berupa tembaga dan emas sejak tahun 1967 tidak memberi kontribusi yang signifikan dibandingkan komoditas lain.

"Belum lagi keberadaan smelter permunian yang tak kunjung terwujud sesuai dengan UU 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Ini artinya, bangsa Indonesia di ekploitasi habis-habisan oleh keberadaan perusahaan tersebut," tegasnya.

Disisi lain, tindakan PT Freeport Indonesia menolak mematuhi regulasi pemerintah Indonesia, dinilai sebagai tindakan arogan yang mengabaikan aturan dan kepentingan rakyat apalagi ada niatan membawa masalah ini ke wilayah arbitrase.

"Ini jelas tidak sadar diri, tentu hal itu memberikan ancaman bagi bangsa dan rakyat Indonesia," imbuhnya.

Karena itu, lanjut Chrisman, sudah saatnya, negara meningkatkan kewaspadaan nasional mengatasi ancaman yang ditimbulkan, termasuk salah satunya perang asimetris.

"Seharusnya permasalahan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah serta rakyat Indonesia bersama-sama menggalang  persatuan nasional  membela kepentingan rakyat Papua khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya mewujudkan keadilan sosial  seperti yang diamanatkan Pancasila dan UUD 45 sebagai bagian bela negara."

Chrisman menambahkan, GMNI siap melaksanakan  konsolidasi dan menjalankan instruksi nasional jika diperlukan, untuk menggerakkan setiap elemen gerakan  di masing-masing wilayah mengambil peran dalam langkah yang diambil pemerintah  melakukan divestasi terhadap PT Freeport Indonesia. [sam]