Sri Mulyani Mendorong Jokowi Tunduk Pada Neoliberal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta berhenti menakut-nakuti pemerintah terkaot pengelolaan utang negara. Sebab, dirinya sendiri merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri.

Dalam seminar bertajuk 'Problem Defisit Anggaran dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara 2017' di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin kemarin (20/2), Sri Mulyani meminta pemerintah Indonesia mewaspadai resiko gagal bayar utang pemerintah Yunani. Selain juga soal ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat (AS). Menurutnya, resiko gagal bayar negara tersebut bakal mengakibatkan perekonomian global kembali dilanda ketidakpastian selama tiga bulan ke depan.  
 
"Pernyataan Sri Mulyani sebagai menkeu RI sangat tidak pantas. Mengapa sebagai bagian dari pemerintah malah terus menakut-nakuti pemerintahan sendiri," ujar aktivis pergerakan Agus Priyanto kepada redaksi, Selasa (21/2).

Dia mengatakan, sikap tersebut menunjukkan bahwa Sri Mulyani cenderung ingin melanjutan kebijakan pemangkasan anggaran atau austerity program. Di mana, banyak ditentang di berbagai belahan dunia.

Menurut Agus, hal itu dilakukan oleh Sri Mulyani tak lebih sebagai usaha untuk menekan atasannya sendiri, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kebijakan keuangan.

"Itu dilakukan Sri Mulyani agar Jokowi takut dan semakin tunduk pada garis neoliberal," tegas mantan sekjen Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) tersebut.

Diketahui, pada Juli mendatang, Yunani harus membayar utang sebesar 7 miliar Euro atau setara Rp 99,25 triliun kepada bank sentral Eropa.

Menurut Sri Mulyani, dirinya khawatir jika terhambatnya penyelamatan Yunani bakal mempengaruhi pandangan investor terhadap perekonomian dunia. Termasuk perekonomian negara yang pasarnya tengah berkembang seperti Indonesia. Karena itu, dia menekankan pentingnya menyusun APBN yang kredibel guna meningkatkan kepercayaan investor.

Sri Mulyani juga meminta pemerintah fokus dalam memaksimalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pemerintah berfokus memaksimalkan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kemiskinan. Sebagai bentuk investasi pemerintah dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia. [wah]