Berita

Natalius Pigai/net

Politik

Natalius Pigai: Gubernur Papua Tidak Pandai Menjaga Perasaan Rakyat

SELASA, 21 FEBRUARI 2017 | 19:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tokoh nasional asal Papua, Natalius Pigai, mengkritik pernyataan dan sikap keras yang sering ditunjukkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam menyikapi polemik antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah pusat.

Natalius yang kini masih menjabat salah satu pimpinan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku tidak mengenal baik sosok Lukas Enembe. Karena itu, selama ini ia jarang mengkritik atau memberi masukan kepada Lukas tentang kebijakan memajukan Papua. Namun, kini Natalius menilai Lukas kerap bersikap tidak proporsional, terutama dalam isu menyangkut Freeport.

"Baru kali ini saya dengan lancang mau kritik, bahwa Pak Gubernur tidak pandai menjaga perasaan rakyat, perasaan karyawan, juga perasaan sebagian besar dari kaum terdidik dan aktivis kemanusiaan, termasuk perasaan perusahaan," katanya, dalam pesan elektronik yang diterima redaksi.


Sebagai putra daerah Papua, Natalius sendiri mengaku sebelumnya enggan membicarakan isu Freeport. Ia beralasan untuk menjaga perasaan keluarga dan kerabatnya di kampung halaman.

"Tidaklah elok untuk bicara saat ini," ungkap Natalius.

Natalius mengaku mengetahui persoalan Freeport dan rencana divestasi yang diajukan pemerintah berdasarkan penjelasan Luhut Binsar Panjaitan (kini menjabat Menko bidang Maritim) pada Oktober 2014 silam.

"Saya sangat tahu segalanya, telah dijelaskan secara gamblang. Gubernur mungkin tahu atau tidak saya tidak paham," jelas Natalius.

Dia pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada Gubernur Lukas, terutama soal nasib rakyat Papua setelah Freeport berhasil "dikuasai" Jakarta.

"Apakah setelah Freeport dikuasai Jakarta semua masalah selesai? Apakah tidak akan ada lagi pelanggaran HAM di wilayah Freeport, apakah Jakarta akan mempekerjakan putra-putri Papua? Apakah Freeport bekerja profesional termasuk tidak mendanai operasi militer atau hal yang berkenaan dengan penetrasi kapital, penetrasi sipil dan didukung oleh hegemoni militer?" tulisnya.  

Dalam pandangannya pribadi, tarik ulur antara pihak Freeport McMoran dan pemerintah pusat di Jakarta belakangan ini hanya permainan sekelompok kecil "elite Jakarta" yang memiliki kekuasaan dan uang.

"Jadi kalau (Lukas) tidak tahu masalah sebaiknya jangan asal ngomong, karena Anda tuan rumah atau seorang gubernur di mana Freeport ada di honai yang Anda pimpin," tegasnya.

Natalius mengatakan, adalah lain hal jika Gubernur Lukas Enembe bekerja untuk kepentingan segelintir elite di Jakarta yang ingin menguasai Freeport dan kekayaan alamnya. Dugaan dia, kemungkinan itu ada. Apalagi jika diwarnai janji memberi dukungan partai tertentu, selain Demokrat, agar Lukas bisa maju kembali sebagai Calon Gubernur Papua di Pilkada 2018.

"Kalau itu sikap Anda, kami hormati, silakan. Kita akan siap lawan," tegas Natalius. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya