Berita

Natalius Pigai/net

Politik

Natalius Pigai: Gubernur Papua Tidak Pandai Menjaga Perasaan Rakyat

SELASA, 21 FEBRUARI 2017 | 19:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tokoh nasional asal Papua, Natalius Pigai, mengkritik pernyataan dan sikap keras yang sering ditunjukkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam menyikapi polemik antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah pusat.

Natalius yang kini masih menjabat salah satu pimpinan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku tidak mengenal baik sosok Lukas Enembe. Karena itu, selama ini ia jarang mengkritik atau memberi masukan kepada Lukas tentang kebijakan memajukan Papua. Namun, kini Natalius menilai Lukas kerap bersikap tidak proporsional, terutama dalam isu menyangkut Freeport.

"Baru kali ini saya dengan lancang mau kritik, bahwa Pak Gubernur tidak pandai menjaga perasaan rakyat, perasaan karyawan, juga perasaan sebagian besar dari kaum terdidik dan aktivis kemanusiaan, termasuk perasaan perusahaan," katanya, dalam pesan elektronik yang diterima redaksi.


Sebagai putra daerah Papua, Natalius sendiri mengaku sebelumnya enggan membicarakan isu Freeport. Ia beralasan untuk menjaga perasaan keluarga dan kerabatnya di kampung halaman.

"Tidaklah elok untuk bicara saat ini," ungkap Natalius.

Natalius mengaku mengetahui persoalan Freeport dan rencana divestasi yang diajukan pemerintah berdasarkan penjelasan Luhut Binsar Panjaitan (kini menjabat Menko bidang Maritim) pada Oktober 2014 silam.

"Saya sangat tahu segalanya, telah dijelaskan secara gamblang. Gubernur mungkin tahu atau tidak saya tidak paham," jelas Natalius.

Dia pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada Gubernur Lukas, terutama soal nasib rakyat Papua setelah Freeport berhasil "dikuasai" Jakarta.

"Apakah setelah Freeport dikuasai Jakarta semua masalah selesai? Apakah tidak akan ada lagi pelanggaran HAM di wilayah Freeport, apakah Jakarta akan mempekerjakan putra-putri Papua? Apakah Freeport bekerja profesional termasuk tidak mendanai operasi militer atau hal yang berkenaan dengan penetrasi kapital, penetrasi sipil dan didukung oleh hegemoni militer?" tulisnya.  

Dalam pandangannya pribadi, tarik ulur antara pihak Freeport McMoran dan pemerintah pusat di Jakarta belakangan ini hanya permainan sekelompok kecil "elite Jakarta" yang memiliki kekuasaan dan uang.

"Jadi kalau (Lukas) tidak tahu masalah sebaiknya jangan asal ngomong, karena Anda tuan rumah atau seorang gubernur di mana Freeport ada di honai yang Anda pimpin," tegasnya.

Natalius mengatakan, adalah lain hal jika Gubernur Lukas Enembe bekerja untuk kepentingan segelintir elite di Jakarta yang ingin menguasai Freeport dan kekayaan alamnya. Dugaan dia, kemungkinan itu ada. Apalagi jika diwarnai janji memberi dukungan partai tertentu, selain Demokrat, agar Lukas bisa maju kembali sebagai Calon Gubernur Papua di Pilkada 2018.

"Kalau itu sikap Anda, kami hormati, silakan. Kita akan siap lawan," tegas Natalius. [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya