Kesukses menggelar Hari Pers Nasional (HPN) 2017 pada 9 Februari sepertinya membawa berkah bagi Provinsi Maluku.
Terbukti, 11 Program Prioritas untuk Maluku disetujui dalam Rapat Terbatas (Ratas) "Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Maluku", yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/2).
Informasi ini disampaikan Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku, Bobby Palapia, yang mendapatkan informasi hasil Ratas dari Kepala Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho, yang ikut bersama Gubernur Maluku, Said Assagaff, dan Sekretaris Daerah Maluku, Hamin Bin Thahir, dalam rapat tersebut.
"Dari 11 program prioritas, enam program sudah dibahas pada tingkat kementerian dan sudah disetujui," ujar Palapia.
Enam program pertama yang sudah disetujui adalah Program Trans Maluku (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan). Lalu, Program Pengembangan Dok Wayame yang sudah disetujui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
"Program lain yang juga sudah disetujui antara lain, Pelabuhan Ekspor Tulehu - Waai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembangunan Sektor Perikanan, juga oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembangunan Bendungan Waeapo di Pulau Buru, sudah oke dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang berikut, Pembangunan Bandara Banda oleh Kementerian Perhubungan," urai Palapia.
Sedangkan lima program lainnya yang ikut dibahas pada Ratas tersebut, lanjut Palapia, yakni pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat.
"Pembangunan fisiknya sudah disetujui Kementerian Kesehatan mulai tahun 2018," ujarnya.
Selain itu, kata dia, ada juga Program Sekolah Tinggi Pelayaran (STP) di Negeri Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih Maluku Tengah, yang sudah disetujui Kementerian Perhubungan. Lalu, Institut Teknologi Ambon (ITA), oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti).
"Mengenai ITA, Kementerian Dikti setuju dengan pengkajian. Jadi dalam pengkajian itu, selama dua tahun, ITA sementara bergabung dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, sambil memproses pendiriannya," terang Palapia.
Pada sektor perekonomian, ada Program Pasar Apung di Kawasan Mardika Ambon, yang sudah disetujui oleh Kementerian Perdagangan. Ada juga Program Pembangunan Proyek Jalan Layang (fly over) di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batumerah, Kota Ambon, yang akan dikoordinasikan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Sebelumnya, dalam Ratas tadi itu, Gubernur memaparkan capaian, hambatan, kendala dan harapannya, untuk menyelesaikan semuanya di hadapan Presiden, Wapres dan jajaran Menteri, yang lantas ditanggapi Presiden Jokowi dan para Menteri teknis terkait," pungkas Palapia.
[ald]
