Sikap arogansi PT Freeport Indonesia terkait dengan penolakan mereka terhadap perubahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sangat disesalkan.
Terlebih, selama ini pemerintah selalu kalah dan "menyerah" terkait dengan kontrak karya dengan Freeport. Bahkan upaya hilirisasi sesuai UU Minerba 4/2009 diundangkan, banyak pemegang Kontrak Karya termasuk PT Freeport belum dilaksanakan. Perilaku korporasi seperti ini jelas telah mengabaikan UU yang berlaku di Indonesia.
Begitu kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Minggu (19/2).
"Sayangnya, pemerintah selama ini terang kalah, mengalah dengan dikalahkan dengan arogansi korporasi super besar seperti PTFI. Sementara, SDA (sumber daya alam) kita sudah di eksploitasi besar-besaran oleh mereka," ujarnya.
Dahnil berharap, pemerintah melalui Menteri ESDM, Ignatius Jonan tidak kalah dan mengalah dengan arogansi PTFI kali Ini. Menurutnya, publik pasti mendukung penuh upaya mengembalikan SDA Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan Rakyat Indonesia.
"Setelah sekian lama tidak satupun pemimpin negeri ini yang mampu bersikap terang dan tegas melawan arogansi PTFI, saya kira adalah tepat bila saat Ini presiden melalui Menteri ESDM Ignatius Jonan menghentikan arogansi PTFI. Tentu itu akan menjadi legacy positif buat masa depan pengolahan SDA Indonesia," sambungnya.
Dijelaskan Dahnil bahwa Indonesia harus menunjukkan diri sebagai negara berdaulat. Artinya, upaya hilirisasi terhadap pengelolaan SDA harus betul-betul dilakukan.
"Toh bila pun tidak dieksplorasi saat ini, di masa yang mendatang akan sangat bermamfaat bagi anak cucu kita," lanjut Dahnil.
"Saya berharap pemerintah melalui Menteri ESDM menghentikan perspektif ekonomi myiopic alias Rabun jauh yang hobi eksploitasi dan lupa kebutuhan masa depan, Jadi saya berharap pemerintah melalui Menteri ESDM harus konsisten lawan arogansi PTFI tersebut," pungkasnya.
[ian]
