Perolehan suara pasangan calon Anies Baswedan - Sandiaga Uno berada di urutan kedua berdasarkan hasil real count KPU DKI Jakarta yang diumumkan kemarin.
"Meski perolehan suara Anies-Sandi cukup tinggi dan hampir dapat dipastikan lolos ke putaran kedua, kami tetap menganggap hasil tersebut belum maksimal memenuhi harapan kami," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Gerindra, kata Sufmi, melihat adanya celah model kecurangan baru yang sedikit berbeda dengan praktek-praktek kecurangan pada Pilkada sebelumnya.
Jika selama ini kecurangan lebih didominasi pada proses rekapitulasi berjenjang yang dimanipulasi, pada Pilgub DKI Jakarta kemarin yang paling mengkhawatirkan adalah migrasi pemilih yang mengakibatkan penggelembungan pemilih di tingkatan TPS.
"Banyak sekali pemilih yang tidak dikenali warga setempat tanpa identitas yang lengkap yang memaksa untuk memilih," jelasnya.
Saking banyaknya jumlah pemilih, menurut Sufmi, di daerah tertentu bahkan ada informasi jika pencoblosan masih terjadi setelah lewat batas waktu pencoblosan pukul 13.00 WIB.
"Saya telah melihat video antrian pemilih yang masih sangat panjang yang disebutkan di wilayah Mall of Indonesia Kelapa Gading padahal waktu sudah menunjukkan jam 13.15.WIB. Benar atau tidaknya video tersebut harus kita verifikasi bersama," ujarnya.
Ia menilai ini fenomena yang sangat aneh karena Jakarta sebuah kota yang tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan provinsi lain. Bahkan, ia bisa pastikan tidak sulit bagi siapapun warga Jakarta untuk memilih di TPS yang sesuai dengan KTP-nya, karena jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain paling lama hanya tiga jam naik kendaraan umum dan Pilgub dijadikan hari libur.
"Jadi sebenarnya nyaris tidak ada alasan bagi pemilih untuk memilih tidak di TPS tempat dia terdaftar," tegasnya.
Hal lain yang mengkhawatirkan, lanjut Sufmi, sulitnya mencegah praktek politik uang di tingkat TPS.
Menurut dia, tidak terlihat upaya maksimal pencegahan dari petugas untuk pemilih membawa HP atau kamera masuk ke dalam bilik TPS. Padahal HP atau kamera adalah alat yang paling sering digunakan untuk transaksi politik uang. Foto kertas suara yang dicoblos biasanya digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan uang suap.
"Kita tidak boleh mengabaikan begitu saja informasi yang beredar di masyarakat soal politik uang. Indikasi kuat adalah adanya TPS yang perolehan suara salah satu pasangan calon 100 persen.
Selain itu pula, di Jakarta tidak ada sistem noken, dan masyarakat Jakarta sangat heterogen sehingga nyaris tidak masuk akal jika pasangan calon lain tidak meraih satupun suara.
Terlebih di tengah kesulitan ekonomi yang dialami sebagian besar warga Jakarta saat ini, uang sejumlah ratusan ribu sebagai imbalan memilih bisa jadi sangat efektif dilakukan untuk meraih kemenangan secara curang.
"Kita harus lakukan evaluasi serius untuk menangkal praktek politik uang ini," tukas Sufmi yang juga anggota DPR ini.
[wid]
