Tom: Keberpihakan Jokowi Ke Ahok Sangat Mencolok

Netralitas dalam Pilkada Jakarta yang digembar-gemborkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipandang sebatas lips service.

"Pernyataan ataupun bantahan yang dilakukan Presiden Jokowi dan pihak Istana Kepresidenan yang mengatakan tidak terlibat dukung-mendukung dalam Pilgub DKI Jakarta hanya sebuah ketidakjujuran yang menyakiti mayoritas publik," kata koordinator Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu seperti diberitakan RMOLJakarta.Com, Minggu (19/2).

Menurut dia, keberpihakan Jokowi terhadap calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub Jakarta 2017 justru terlihat sangat mencolok. Salah satu indikasinya, kata Tom, Ahok tidak diberhentikan sementara dari jabatan gubernur DKI. Padahal amanat Pasal 83 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap kepala daerah yang berstatus terdakwa harus diberhentikan sementara.

"Indikasi keberpihakan Jokowi lainnya adalah, pembiaran kegaduhan yang diciptakan Ahok dan pemerintah sebelum pencoblosan 15 Februari," ujar Tom.

Pasangan Ahok-Djarot juga sukses mendulang suara terbanyak dari dua pasangan pesaingnya, di TPS-TPS yang berlokasi di komplek-komplek perumahan pemerintahan.

"Begitu banyaknya yang dapat dilihat dengan kasat mata sikap dukungan yang diberikan, berpotensi memperkeruh situasi politik yang sudah memanas," terang Tom.

Tom pun mengingatkan sumpah Presiden Jokowi saat dilantik yang diantarannya akan menjalankan UU dan peraturan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.

"Presiden harus menyadari bahwa alam punya kekuatan. Lihat saja setelah pencoblosan, sebagian Jakarta dilanda banjir karena tidak sesuai ucapan dan perbuatan. Jangan kita korbankan seluruh rakyat hanya karena kepentingan sesaat," kritiknya.

Apalagi masa jabatan presiden atau gubernur hanya maksimal 10 tahun. Selanjutnya mereka kembali jadi rakyat sipil.

"Saat menjabat manfaatkan jabatannya dengan baik untuk yang baik biar kalau sudah pensiun tidak menderita lagi," imbuh Tom, mewantiwanti.[wid]