Berita

Ilustrasi/Net

Pertahanan

Istri Munir: Presiden Jokowi Harus Tanggung Jawab!

SABTU, 18 FEBRUARI 2017 | 22:41 WIB | LAPORAN:

RMOL. Presiden Joko Widodo (Jokowi) wajib bertanggung jawab atas hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir Said Thalib (TPF KMM).

Begitu dikatakan istri mendiang aktivis HAM, Munir Said Thalib, Suciwati ketika dijumpai di kantor Kontras, Jakarta, Sabtu (18/2).

"Mendesak Presiden Jokowi bertanggung jawab atas dihilangkan atau disembunyikannya dokumen TPF oleh pihak istana negara," jelasnya.


Suci menduga, pemerintah sengaja menutup-nutupi aktor dibalik kematian Munir. Salah satu caranya dengan menghilangkan dokumen TPF. Untuk itu, Suci mendesak pemerintah tidak lari dari tanggungjawab tersebut.

"Jangan terus-menerus lari dari tanggung jawab atas masalah ini, dengan bersembunyi dibalik perangkat kekuasaan negara," ungkap Suci didampingi koordinator KontraS, Haris Azhar.

Suci juga mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap majelis hakim PTUN Jakarta Timur (Jaktim) yang memutus perkara itu.

Seperti diketahui, PTUN Jaktim membatalkan putusan KIP tentang penyampaian hasil investigasi TPF kasus pembunuhan Munir ke publik.

Termasuk menyurati Sekretariat Negara agar tidak wajib memberikan hasil TPF Munir ke publik. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya