Pilkada Jakarta telah usai digelar. Dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno diprediksi melaju ke putaran kedua berdasarkan hasil quick count beberapa lembaga survei.
Sehari pasca pencoblosan, kesibukan terlihat di posko pemenangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno di Jalan Cicurug Nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa orang sibuk membuka formulir C 1 atau hasil penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tertumpuk di atas meja.
Tak lama kemudian, mereka lantas memasukkan data tersebut ke dalam komputer yang terseÂdia. "Mereka sedang merekap data C 1 hasil pemilihan gubernur," ujar Syarif, Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi kepada Rakyat Merdeka.
Posko Anies-Sandi cukup mudah diketahui. Sebab, di depanposko dipasang spanduk besar warna putih. Isinya foto Anies yang tengah melakukan salam bersama dengan Sandi. Lengkap dengan moto di bawahÂnya, "Maju warganya, bahagia warganya" lengkap dengan nomor 3.
Di halaman posko, sebuah tenda besar warna merah putih terpasang rapi. Namun, beberapa kursi dirapikan karena tidak sedang digunakan.
Sementara di dalam posko tersedia puluhan komputer yang digunakan untuk merekap data. Beberapa relawan sibuk meÂmasukkan form C 1. Di dinding ruang tamu terpasang dua spanÂduk besar warna putih. Spanduk pertama berisikan data relawan paslon Anies-Sandi se- DKI Jakarta dan spanduk kedua berisi daftar TPS dan pemilih tetap di ibukota.
Syarif mengatakan, seluruh relawan akan terus mengawal perolehan suara paslon Anies- Sandi hingga tingkat provinsi. "Kami ingin terus menjaga suara kami hingga tahap akhir," tandasnya.
Demi memenangkan pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS, Syarif mengaku selalu dibantu 300 ribu relawan yang tersebar di seluruh Jakarta.
"Relawan akan terus bekerja hingga Pilkada DKI betul-betul tuntas hingga putaran dua," tandasnya.
Syarif mengklaim, sesuai perhitungan internal, perolehan suara paslon Anies-Sandi sebanyak hampir 2 juta suara atau sekitar 40 persen. Suara tersebut tidak jauh beda dengan hasil quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei.
"Hasilnya tidak jauh beda dengan
quick count," ujarnya.
Sebetulnya, kata dia, perolehansuara Anies-Sandi lebih besar dari prediksi semula yang dilakukan tim internal. "Sehari sebelum pencoblosan, kami prediksi dapat sekitar 38 persen. Alhamdulillah, suaranya bisa lebih dari itu," kata dia.
Melonjaknya suara Anies- Sandi, lanjut Syarif, karena kerja keras seluruh relawan dan juga performance paslon saat debat yang dilakukan oleh KPUD Jakarta. "Banyak penduduk Jakarta tertarik dengan visi dan misi yang disampaikan pasangan ini," klaimnya.
Kendati demikian, kata dia, tim pemenangan saat ini masih mendata berbagai potensi keÂcurangan yang diduga banyak ditemukan dalam pencoblosan. Ia mencontohkan, banyak pemiÂlih yang tidak bisa mencoblos karena terlalu lama mengisi form daftar pemilih tambahan (DPTB). "Seharusnya petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) memberikan kelonggaran waktu hingga pukul 13.30," ucapnya.
Akibat petugas PPS yang terÂlalu cepat menutup pencoblosan, dia mengklaim, paling tidak ada 15-20 orang yang tidak bisa mencoblos di setiap TPS. "Jadi bisa dibayangkan, bila ada 13 ribu TPS di Jakarta. Ini sangat merugikan kami," tandasnya.
Untuk itu, dia akan memÂbawa temuan tersebut ke KPUD Jakarta agar bisa dijadikan bahan evaluasi saat pemilihan putaran dua. "Semoga sudah ada solusi atas masalah ini," harap dia.
Terkait persiapan untuk puÂtaran dua, Syarif memastikan, tim pemenangan paslon Anies- Sandi akan terus berjuang sekuat tenaga hingga 19 April 2017 atau pencoblosan putaran dua.
Terpisah, kesibukan juga terliÂhat di Posko Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat (Djarot) yang beÂrada Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Posko yang lokasÂinya tidak jauh dari posko pemeÂnangan Anies-Sandi ini, dipadati warga yang mengenakan kemeja kotak-kotak. Motif yang selama ini menjadi identitas paslon noÂmor urut 2.
Puluhan warga silih berganti memasuki posko yang berada di tengah-tengah pemukimanelit ibukota itu. Beberapa wargamerapat di meja panjang yang beÂrada di bagian belakang posko.
"Kami fasilitasi warga yang menemukan praktek kecurangan selama Pilkada DKI," ujar Raja Juli Antoni, Juru Bicara (Jubir) paslon Ahok-Djarot di posko pemenangan di Jalan Lembang, Menteng.
Tempat pengaduan juga dibuat sederhana. Hanya bermodalkan meja panjang dilengkapi dengan beberapa kursi untuk warga yang mengadu dan petugas penerima pengaduan.
Beberapa laptop juga ditemÂpatkan di meja warna putih itu. Sebagai petunjuk, sebuah kertas kecil bertuliskan posko pengaduan di tempatkan di atas meja. "Baru dibuka, sudah ada puluhan warga yang melaporÂkan praktek kecurangan selama pilkada," ujar Toni tanpa meÂrinci bentuk kecurangan yang dilaporkan.
Toni mengatakan, Posko Ahok-Djarot yang berada di Lembang hanya digunakan untukposko pengaduan, sementara rekapitulasi suara formulir C 1 dilakukan di posko Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat. "Proses rekapitulasi berfungsi untuk mengawal hasil perhitungan resmi di KPUD," kata dia.
Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, mengaku terkejut dengan perolehan suara Ahok-Djarot yang melambung tinggi hingga mencapai 42 persen. Sebab, perolehan suara itu di atas prediksi tim pemenangan yang hanya sebesar 38 persen.
"Ini membuktikan warga Jakarta begitu antusias dengan visi dan misi yang disampaikan Ahok-DJarot saat debat kandiÂdat," klaimnya.
Latar Belakang
KPUD Jakarta Alokasikan Anggaran Pilkada Putaran Kedua Rp 100 Miliar
Pilkada DKI Jakarta telah digelar, Rabu (15/2). Ada tiga pasangan calon (paslon) yang bertarung, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Hasilnya, berdasarkan quick count, paslon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat unggul versi hitung cepat atau quick count. Berikut beberapa quick count dari hasil lembaga survei.
Litbang Kompas; Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni: 17,37 persen, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 42,87 persen dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,76 persen.
Cyrus Network; Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni: 17 persen Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 43,9 persen dan Anies Baswedan- Sandiaga Uno: 39,2 persen.
PolMark Indonesia; Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni: 19,1 persen, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 41,2 persen dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,7 persen.
Lembaga Survei Indonesia (LSI), Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni: 16,9 persen, Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat: 43,2 persen dan Anies Baswedan- Sandiaga Uno: 39,9 persen.
Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC); Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni: 16,7 persen, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 43,1 persen dan Anies Baswedan- Sandiaga Uno: 40,2 persen.
Seperti diketahui, berdasarÂkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 36 ayat 2, jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka diadakan putaran kedua. Putaran kedua, diikuti paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.
Setelah proses pemungutan suara berakhir, KPU DKIakan melakukan rekapitulasi suara antara tanggal 16 hingga 27 Februari 2017. Ketetapan menÂgenai putaran kedua akan diuÂmumkan selambatnya tanggal 4 Maret 2017.
Jika Pilkada DKI memasuki putaran kedua, maka KPU akan melakukan rekapitulasi daftar pemilih antara 5 hingga 19 April 2017. Saat yang bersamaan, kedua pasangan calon diizinkan melakukan sosialisasi terbatas untuk mempertajam visi dan misi. Hingga 15 April, kedua pasangan calon harus menyudahi program kampanyenya. Setelah itu, Pilkada DKI memasuki masa tenang antara 16 hingga 18 April. Adapun pemungutan suara dilakukan sehari setelahÂnya, yakni 19 April 2017.
KPUD membutuhkan waktu hingga 1 Mei untuk menuntasÂkan rekapitulasi suara. Pada 5 atau 6 Mei, KPUD akan menenÂtukan pasangan calon pemenang Pilkada. Jika hasil penghitungan suara disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka pengumuman pemenang Pilkada DKI harus diundur hingga paling lambat tiga hari setelah diumumÂkannya putusan MK.
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, pihaknya akan menentukan tahapan selanÂjutnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 27 Februari 2017. "KPU akan menentukan apakah pilgub dilanjutkan pada putaran dua atau tidak," ujar Sumarno.
Menurut Sumarno, saat ini, tahapan pemungutan suara sudah selesai dilakukan. Semua dokuÂmen yang sudah dimasukkan ke dalam kotak suara dikirimkan ke tingkat kecamatan. Tahapan selanjutnya adalah rekapituÂliasi di tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi.
"Setelah itu, kita akan mengeÂtahui apakah Pilkada DKI 2017 berlangsung satu putaran saja atau dua putaran," terangnya.
Sumarno menyebut, hasil resmi Pilkada DKI akan ditenÂtukan berdasarkan penghitungan suara rekapitulasi manual. Hasil resmi tersebut akan ditetapkan sesuai rapat pleno yang akan melibatkan saksi dari tiap pasanÂgan calon dan pengawas pemilu. "Kami akan mendapatkan hasil resmi setelah dua pekan usai pencoblosan," ucapnya.
Untuk anggaran putaran kedÂua, kata dia, besarannya telah dialokasikan sejak awal. "Kami telah mengantisipasi dan telah mengalokasikan anggaran sebeÂsar Rp 100 miliar," tandasnya.
Dia menambahkan, tahapan kedua akan berbeda dengan putaran pertama. Seperti tidak ada pendataan pemilih tetap dan tidak perlu lagi pengangkatan petugas yang baru.
Sementara Komisioner KPUD lainnya, Sidik mengatakan, tidak ada kampanye tahap kedua bila Pilkada DKI berlangsung dua putaran. Kampanye pada tahapan kedua yang akan digelar pada 6-15 April, kata dia, sifatÂnya adalah penajaman visi misi dalam sekali debat.
"Tidak ada kampanye menÂemui masyarakat, apalagi menÂgumpulkan massa. Penyebaran alat peraga kampanye juga tidak ada," tegasnya.
Karena tidak ada kampanye, lanjut dia, maka bila petahana lolos putaran kedua, tidak perlu lagi cuti seperti pada putaran pertama. Selain itu, sambung Sidik, KPU DKI juga tidak akan melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT).
Sumbernya tetap seperti seÂmula, berjumlah 7,1 juta, ditaÂmbah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yaitu mereka yang pada putaran pertama memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan. ***