Pasek: Jokowi Bikin TPF Supaya Pertikaian SBY-Antasari Tidak Jadi Komoditas Politik

Sebaiknya, Presiden Joko Widodo membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk meluruskan pertikaian antara mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika, tim itu diperlukan agar kegaduhan tersebut tak menjadi komoditas politik. Antasari menuduh SBY sebagai otak dari kriminalisasi terhadap dirinya dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. SBY tidak terima dengan tuduhan itu dan menyebut Antasari sebagai alat politik penguasa untuk menghancurkan nama baiknya. Pertikaian mereka pun berlanjut dengan pembuatan laporan di Bareskrim Polri.

"Daripada saling tuding, saling curiga, buat saja TPF. Kegaduhan ini akan terus berulang dan menjadi komoditas politik selama tidak ada kejelasan hukum. Pemerintah dan sejumlah pihak lain harus melakukan langkah konkret agar proses rekonsiliasi berjalan adil," ujar Pasek.

Anggota DPD RI asal Bali ini yakin, pernyataan Antasari mengenai peran SBY di balik kasus pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, bukan serangan politik untuk menjatuhkan anak SBY, Agus Yudhoyono, yang bertarung di Pilkada Jakarta yang lalu. Dia juga percaya, Antasari mengungkapkan hal itu bukan karena "cantolan" politik.

Apalagi, sejak masih di dalam penjara, Antasari telah mengungkapkan hal ini berulang kali walau belum sampai menyebut nama.

"Ada yang bilang, Antasari memiliki keberanian untuk mengatakan dirinya dikriminalisasi karena ada cantolan. Saya tidak sependapat dengan hal itu," tegas Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini.

Ia menyamakan Antasari dengan rekan dekatnya yang diduga kuat juga menjadi korban politik SBY, yaitu mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

"Anas terus bersuara ia dikriminalisasi meski berada di dalam penjara. Anas itu tidak punya punya cantolan apapun," imbuh Pasek.

Sambung mantan politikus Demokrat ini, keberadan TPF dapat membuka rangkaian kasus kriminalisasi lain yang terjadi di Indonesia. Dengan begitu, aparat penegak hukum tidak akan kembali dijadikan alat "membunuh" lawan politik penguasa.

"Negara harus membuka keanehan-keanehan atas meninggalnya sejumlah saksi kunci kasus korupsi yang terjadi di dalam penjara maupun di luar penjara. Ini demi kebaikan kita semua. Jangan sampai, penguasa menjadikan oknum aparat penegak hukum sebagai alat untuk ‘membunuh’ lawan politik," tuntut Pasek. [ald]