. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengadakan Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) di Istana Negara dengan disaksikan Presiden Joko Widodo.
Acara ini merupakan titik awal keberhasilan PINA setelah Menteri PPN/Kepala Bappenas diberikan mandat oleh Presiden untuk menggalang sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian.
"Program PINA didesain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan modal besar yang dinilai baik secara ekonomi dan menguntungkan secara finansial," ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2).
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) secara bersama-sama memberikan pembiayaan investasi dalam bentuk ekuitas kepada PT Waskita Toll Road, yang saat ini memiliki konsesi untuk 15 ruas jalan tol. Adapun 8 ruas jalan tol berlokasi di Pulau Jawa dengan total panjang 408,41 kilometer, di mana 5 ruas diantaranya merupakan ruas Tol TransJawa dengan total panjang 305,27 kilometer. Pembebasan lahan untuk seluruh proyek ini rata-rata sudah mencapai 68 persen.
Sementara itu, pembebasan lahan proyek-proyek ruas Tol TransJawa yang diharapkan fungsional pada Hari Raya Idul Fitri 2017 mendatang sudah mencapai 90 persen. Konstruksi jalan tol sudah mencapai rata-rata 40 persen dan untuk beberapa ruas sudah mencapai lebih dari 90 persen.
Dengan program PINA, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan kepada PT Waskita Toll Road untuk mencukupi kebutuhan porsi ekuitas tahap awal sebesar Rp 3,5 triliun. Proses fasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas yang telah sampai financial closing ini juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR. Kementerian PPN/Bappenas, sebagai motor penggerak dan fasilitator PINA, mendorong agar skema ini dapat menjadi alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan keuangan negara.
"Prioritas proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA memiliki empat kriteria, yakni mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional; memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia; memiliki kelayakan komersial dan memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria)," kata Menteri Bambang.
PINA dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang berasal dari penanam modal, dana kelolaan, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain, dan sumber pembiayaan lain yang sah.
Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan proyek PINA yang akan menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional.
Dukungan finansial memegang peranan yang sangat krusial dalam percepatan pembangunan infrastruktur, dalam hal ini pembangunan jalan tol yang berperan untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan memberi daya ungkit perekonomian.
Acara Financial Closing PINA ini diharapkan mampu menjadi pemicu keterlibatan lembaga pengelola dana-dana jangka panjang atas proyek-proyek infrastruktur strategis dan prioritas lainnya.
[rus]
