Berita

Wiranto/net

Pertahanan

Wiranto Bikin Satgas Untuk Libas Sumber-sumber Hoax

KAMIS, 16 FEBRUARI 2017 | 18:47 WIB | LAPORAN:

Dinamika ancaman radikalisme dan terorisme yang memanfaatkan teknologi informasi, terutama di media sosial, semakin masif dan berbahaya bagi negara.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (16/2). Dia mengatakan, pemerintah menyusun konsep baru untuk menghadang radikalisme dan teorisme di dunia maya. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Provokasi Agitasi Propaganda (Satgas Proapro).

"Satgas Proapro itu kan satu satuan tugas yang kami bentuk untuk mengantisipasi dan menetralisir ancaman baru. Dulu belum ada hoax (fenomena berita palsu). Untuk menanganinya butuh konsep baru," kata Wiranto.


Satgas tersebut, lanjut Wiranto, sudah diusulkan dalam rapat terbatas (ratas) beberapa waktu lalu. Dijelaskannya, ada empat tugas dari Satgas Proapro. Pertama, melawan isu atau opini dengan fakta. Kedua, menelusuri sumber isu tersebut. Ketiga, operasi yustisi dengan cara ditindak sesuai aturan UU.

"Keempat, sumber-sumber itu dilibas" tegas mantan Panglima ABRI era Orde Baru itu.

Informasi hoax (bohong), menurut Wiranto, berupaya memisahkan antara rakyat dengan pemerintah. Hoax juga telah menghambat pembangunan dan mengganggu kerukunan masyarakat.

"Ada yang mau memisahkan rakyat dan pemerintah. Ada upaya propaganda seperti itu. Maka harus kami redam," demikian Wiranto. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya