TPS Ricuh, Mendagri Salahkan Warga Tak Sesuai Domisili

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, adanya kericuhan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Pilkada Jakarta, kemarin (Rabu, 15/2), karena ulah masyarakatnya sendiri.

Jika mengacu aturan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, menurutnya, tidak mungkin terjadi kericuhan.

"Aturannya begitu kok, bawa KTP dan KK (kartu keluarga) bagi yang tidak masuk di DPT atau belum merekam ulang data, dan mereka datangnya jam 12.00," kata Tjahjo di gedung Ombudsman, Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (16/2)

Ia memandang, kericuhan yang terjadi di sejumlah TPS karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi.

"Datangnya pukul 12.00 WIB, ya (panitia) kewalahan," cetusnya.

Sebagai gambaran, jelas dia, misalkan warga yang datang 1.000, sedang sisa surat suara hanya 100, maka dipastikan tidak cukup. Kemudian lari ke TPS lain begitu juga kondisinya.

"Tentu harus sesuai domisili," tegasnya seperti dimuat RMOLJakarta.Com.

Ia mengklaim, data yang ada pada KPU sudah benar. Sebaliknya, Tjahjo justru mempertanyakan para pemilih yang datang menjelang akhir penutupan pencoblosan di beberapa tempat.

"Surat suara sudah fix. Jadi mereka yang harus diklarifikasi, apakah mereka memang benar masuk DPT, setahu saya kalau sudah masuk DPT itu tidak mungkin tidak bisa," tandasnya.[wid]