Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad mengapresiasi para penyelenggara dan aparat keamanan atas kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta, kemarin.
Namun begitu, Farouk juga mengingatkan tentang berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan.
"Ada banyak permasalahan yang saya temukan saat melakukan sidak langsung di beberapa TPS di DKI, maupun berdasarkan laporan masyarakat dan pengawas. Ini tidak boleh dilupakan apalagi diabaikan, akan tetapi harus dituntaskan," tegas Farouk.
Sepanjang hari pencoblosan kemarin, ia meninjau langsung penyelenggaraan Pilkada TPS di Kapuk dan Kalijodo. Sehari sebelumnya, ia juga mendatangi Bawaslu DKI dan Panwas Kota Jakarta Barat serta berdiskusi dengan Sentra Gakumdu.
"Ada banyak temuan permasalahan di lapangan dan laporan pelanggaran. Selain terkait pembagian sembako, termasuk kupon untuk membeli sembako dengan harga tidak wajar oleh tim paslon tertentu sebagaimana laporan Bawaslu; di lapangan saya temukan warga yang tidak mampu menjalankan hak pilihnya karena faktor lokasi yang memerlukan biaya transportasi cukup berarti bagi warga tidak mampu," papar Farouk.
Selain itu, dilaporkan adanya percobaan mengikuti pemungutan suara bagi orang yang diragukan hak pilihnya. Bahkan ada upaya sistematis pengerahan orang untuk mengikuti pemungutan suara. Ada juga temuan warga yang tidak memperoleh kesempatan menggunakan hak pilihnya karena tidak masuk DPT, ataupun masuk sebagai pemilih tambahan.
"Di samping itu ramai di sosial media masyarakat yang menyampaikan informasi kericuhan di beberapa TPS akibat adanya sekelompok orang yang memaksa memilih, sekelompok orang yang tidak bisa memilih seperti yang terjadi pada warga rusun Rawa Bebek, dan seputar syarat administratif bagi pemilih yang masuk daftar pemilih tambahan, soal keharusan menunjukkan Kartu Keluarga," tambah Farouk.
Malah ia mengaku sempat dapat informasi adanya serangan fajar pada dinihari jelang pencoblosan dan banyak foto-foto tentang amplop berisi uang yang juga beredar di sosial media.
Atas semua temuan dan informasi tersebut, ia meminta agar penyelenggara memverifikasi dan menindaklanjutinya secara tuntas. Apalagi diprediksi Pilkada DKI akan berlangsung dua putaran.
"Jangan sampai permasalahan berulang atau bahkan dibiarkan sehingga menimbulkan persepsi negatif dan ketidakpercayaan dari masyarakat," tegas Farouk
.[wid]
