Berita

Chappy Hakim/Net

Hukum

Resmi, Mukhtar Hanura Laporkan Presdir Freeport Ke Bareskrim

SELASA, 14 FEBRUARI 2017 | 19:58 WIB | LAPORAN:

RMOL. Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia Marsekal (Purn) Chappy Hakim dilaporkan anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo ke Bareskrim Polri, Selasa (14/2).

Pensiunan jenderal TNI bintang empat itu dilaporkan terkait tindak pidana penghinaan terhadap penguasa.

"Saya sudah melaporkan secara langsung tindakan Chappy Hakim yang membuat saya dipermalukan dan juga mengancam," kata Mukhtar usai melaporan di kantor sementara Bareskrim Polri di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Selasa (14/2).


Dalam laporannya, politisi Partai Hanura tersebut mengatakan tidak ada itikad baik dari terlapor paskainsiden yang dialaminya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara dinilai tidak meminta maaf secara langsung, meski pihak pelapor sudah melayangkan somasi terhadapnya.

"Tidak ada minta maaf," sesal Mukhtar.

Tidak cukup puas hanya dengan melapor, Mukhtar juga meminta pemerintah segera mencopot Chappy dari jabatannya sebagai Presdir PT Freeport Indonesia. Menurutnya, Chappy tidak layak menjadi pemimpin sekelas Freeport.

"Partai juga meminta pemerintah mengganti Chappy Hakim. Dia tidak layak memimpin perusahaan mitra negara," katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, perselisihan antara Mukhtar dan Chappy terjadi usai rapat Komisi VIII DPR RI dengan 12 perusahaan tambang, termasuk PT Freeport Indonesia, Kamis (9/2) malam.

Saat itu, Chappy menolak bersalaman dengan Mukhtar dan sempat melontarkan kata-kata kasar. Chappy pun mengakui kekhilafannya dan sudah menyampaikan permintaan maaf lewat siaran pers. [sam]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Intervensi Jepang Runtuhkan Dominasi Dolar AS

Jumat, 01 Mei 2026 | 08:15

Saham Big Tech Bergerak Beragam, Alphabet dan Amazon Moncer

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:58

Mojtaba Khamenei: Tak Ada Tempat bagi AS di Teluk Persia

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:36

Harga Emas Melonjak setelah Jepang Intervensi Pasar Mata Uang

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:26

STOXX 600 Capai Level 611,28 Saat Sektor Industri Melesat di Atas 1 Persen

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:06

Diplomasi Raja Charles III terhadap ‘King’ Trump

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:57

Celios: Kita Menolak MBG Dijadikan Alat Politik

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:28

Keluarga, Buruh dan Prabowonomics

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:02

Pembatalan Unjuk Rasa May Day di DPR Dianggap Warganet ‘Sudah Cair’

Jumat, 01 Mei 2026 | 05:39

Prabowo-Gibran Diselamatkan Beras

Jumat, 01 Mei 2026 | 05:15

Selengkapnya