Ratusan kepala keluarga korban penggusuran sekitar 200 rumah pada 27 November 2016 lalu hingga kini masih bernasib tidak menentu.
Warga Kampung Poncol Bulak, Kelurahan Jakasetia RT 4 RW 17, Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat digusur Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tidak mendapat ganti rugi dari Pemkot Bekasi. Walaupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berupaya menghentikan penggusuran di lahan milik kementerian tersebut.
"Tindakan yang dilakukan pemerintah semena-mena kami akan perjuangkan hingga warga mendapatkan haknya sebagai warga negara yang telah memenuhi kewajiban puluhan tahun. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi harus bertanggung jawab atas tindakan penggusuran tersebut," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bekasi Agus Rihat P. Manalu dalam keterangannya, Senin (13/2).
Agus menjelaskan, pihaknya terus melakukan advokasi, litigasi dan nonlitigasi kepada warga korban gusuran. Antara lain dengan upaya hukum melaporkan Wali Kota Rahmat Effendi ke Bareskim Polri atas perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pasal 406 dan atau pasal 170 KUHP.
"Kami mendesak kepolisian segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Kepala Satpol PP Kota Bekasi Cecep Suherlan. Selain itu, kami tengah mempersiapkan beberapa upaya hukum lainnya agar warga tergusur mendapatkan keadilan," bebernya.
Sementara itu, mantan aktivis 98 Anton Aritonang juga mengecam keras penggusuran warga Pekayon tersebut. Yang dinilainya sebagai penistaan terhadap kemanusiaan.
"Wali Kota Bekasi tidak mempunyai kapasitas yang layak sebagai pemimpin di Kota Bekasi. Persoalan relokasi warga diselesaikan dengan menggusur warga, tanpa memikirkan langkah solutif dan bijaksana yang dapat ditempuh. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi harus mundur atau dimundurkan!," seru pendiri Forum Bersama (Forbes) 98 tersebut.
Anton berharap agar warga terus berjuang untuk mendapatkan haknya. Dia memastikan akan menggalang dukungan dari berbagai jejaring aktivis 98, organisasi pro demokrasi, media massa serta berbagai kekuatan solidaritas lain. Sebagai perlawanan terhadap tindakan penggusuran oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang tidak manusiawi.
[wah]
