Berita

Brigjen Pol Rikwanto/net

Pertahanan

Polri: Situasi Keamanan DKI Jakarta Rawan Biasa

SABTU, 11 FEBRUARI 2017 | 09:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Kepolisian RI menetapkan 90 persen lebih dari seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada masuk kategori rawan 1 dan rawan 2.

"Dari awal Polri memetakan beberapa daerah yang dianggap rawan. Ada 21 Polda rawan 1, dan sembilan Polda rawan 2," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto, dalam diskusi "Bersatu Dalam Pilkada" di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/2).

Penetapan kategori itu berdasarkan sejumlah indikator. Mulai dari kesiapan daerah, logistik, Linmas, penentuan TPS, sejarah konflik di daerah bersangkutan, potensi konflik parpol, karakteristik masyarakat yang masih tidak peduli atau sangat peduli, sengketa batas wilayah calon dan masih beberapa lainnya.


Untuk DKI Jakarta, Polri menetapkan ibu kota negara ini masuk kategori rawan 1, karena hanya memenuhi empat indikator yang mesti diwaspadai. Sedangkan daerah yang berstatus rawan 2 memenuhi sembilan indikator yang diwaspadai.

"Pada hari tertentu bisa kita nyatakan semakin kondusif. DKI ini kita anggap rawan, tapi rawan biasa. Dalam prosesnya bisa sangat tidak kondusif. DKI rawan 1," jelas Rikwanto.  [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya