RMOL. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Papua Barat termasuk salah satu daerah rawan saat Pilkada serentak tanggal 15 Februari mendatang, selain Aceh dan DKI Jakarta.
Namun, Kapolda Jawa Timur (Jatim) Inspektur Jenderal Machfud Arifin justru mengkhawatirkan hal lain saat melepas pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) Brimobda Jatim ke Papua Barat.
"Berangkat sehat, pulang harus sehat. Jaga kesehatan dan kekompakan. Jangan sampai nanti ngopi di warung kena malaria, kan gawat. Solusinya, bawa Autan saja yang banyak," ujar Machfud saat melepas 150 personel Brimob di Mapolda Jatim seperti diteruskan dalam surat elektroniknya, Jumat (10/2).
Personel BKO tersebut, akan bertugas selama 14 hari yang terbagi ke empat wilayah Provinsi Papua Barat. Antara lain Kabupaten Tolikara, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Lanny Jaya.
"Hanya 14 hari. Sekalian rekreasi dan bisa merasakan susahnya situasi saudara di Papua Barat," tutur mantan Kadiv TI Polri tersebut.
Sebelumnya, Polda Jatim juga telah mengirimkan 300 personel Brimob BKO ke Polda Aceh, 19 Januari lalu.
Pasukan BKO itu ditugaskan guna pengamanan Pilkada Aceh 2017 di
33 kabupaten kota.
Lalu, 400 personel Brimob juga di BKO-kan ke Jakarta untuk Pilkada DKI, 8 Februari lalu.
Dari jumlah itu, 200 personel akan digeser ke Sulawesi Tenggara untuk mengamankan Pemilihan Gubernur di sana.
Totalnya, Polda Jatim memiliki 2.653 personel di seluruh jajarannya. Sehingga, pengiriman BKO Brimob ke daerah lain, tidak mengurangi personel yang ada di wilayah hukum Polda Jatim.
Apalagi Polda Jatim memiliki kekuatan dan peralatan yang cukup kuat. Sedangkan di Jatim sendiri, hanya Kota Batu yang ikut pilkada serentak.
"Itu pun hanya terdiri dari tiga kecamatan. Kebetulan saya dulu Kapolsek Batu, jadi sudah hafal wilayah sana (Batu)," papar alumni Akpol 1986 kelahiran Ketintang, Surabaya itu.
Selain itu, Machfud mengatakan jika amanah untuk mengirimkan BKO ke wilayah lain, merupakan sinyalemen positif terkait keamanan suatu Polda.
"Artinya, wilayah kita (Polda Jatim) memang kondusif. Jadi, personel kita layak dikirim ke sejumlah daerah. Kalau nggak kondusif, nggak mungkin diminta kirim," pungkas mantan Kapolda Maluku Utara dan Kalimantan Selatan tersebut.
[sam]
