Aksi 11 Februari (112) mendatang diprediksi tidak akan semeriah aksi pendahulunya, yaitu aksi 4 November (411) dan 2 Desember (212) tahun lalu. Atensi organisasi-organisasi Islam di beberapa daerah untuk aksi Sabtu besok terpantau tidak begitu besar.
Salah satu terlihat dari sikap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka memastikan Nahdliyin dan warga Muhammadiyah tak akan ikut Aksi 112 di Jakarta.
Hal itu diutarakan langsung Ketua PWNU Sumsel, Amri Siregar, saat acara Silaturahmi Katibmas di Mapolda Sumatera Selatan, Kamis (9/2), dikutip dari RMOL Sumsel.
Amri menjelaskan, Aksi 112 di DKI Jakarta memang tidak bisa dilarang. Namun, NU di Sumsel sendiri tak akan mengirim massa untuk aksi tersebut.
"Kalau ingin membela Islam, ada opsi lain. Tidak perlu dengan menggerakkan massa. NU sendiri tidak akan ikut dalam aksi itu," kata Amri.
Dia tegaskan, NU adalah organisasi yang menjunjung tinggi persatuan NKRI. Bagi NU, tidak boleh ada kelompok yang memecahbelah keutuhan bangsa.
Ucapan yang sama diutarakan Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumsel, Purmansyah. Alasannya agak beda, karena Aksi 112 berdekatan dengan momen Pilkada DKI Jakarta.
"Ini sudah diputuskan. Kami tidak ikut Aksi 112. Apalagi terkait dengan adanya permintaan untuk pengerahan massa, jelas kami menolak. Pertimbangan yang diambil Muhammadiyah yakni karenamomen aksi itu sudah berdekatan dengan Pilkada DKI Jakarta," katanya.
"Jika ini dilakukan maka suasananya tidak akan kondusif. Kita harus jaga agar pilkada berjalan demokratis," tambahnya.
Sedangkan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, mengatakan, ajakan untuk ikut Aksi 112 harus ditanggapi masyarakat secara cermat.
"Contohnya begini. Jika ada Pilkada di Sumsel, lalu orang-orang dari Bengkulu, Jambi, Lampung dan lainnya datang dan ribut-ribut, padahal masyarakat lagi konsentrasi Pilkada. Tentunya kita ingin pilkada yang tenang kan? Mari kita berpikir pakai logika," ajak Agung.
[ald]
