Berita

Pramono Anung

Politik

Seskab Dorong Literasi Media Untuk Lawan Hoax

JUMAT, 10 FEBRUARI 2017 | 00:30 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, meminta bangsa Indonesia untuk terus-menerus membudayakan literasi media, yang memberikan ruang dan kesempatan kepada media, para pelaku, dan pengguna media untuk mengalami proses pendewasaan diri.

Pramono mengatakan itu dalam rangka Hari Pers Nasional Tahun 2017 (Kamis, 9/2). Menurut dia, literasi media penting untuk menghadapi informasi-informasi penuh kebohongan, kemarahan, sarkasme, atau hoax. Saat ini, masyarakat masih dapat dengan mudah meneruskan dan mempercayai informasi-informasi semacam itu.

"Harus ada literasi media, ada yang namanya swa-sensor. Perlu masyarakat juga memahami tentang berita itu benar atau salah, berita itu mempunyai makna atau tidak," tegas Pramono Anung.   


Literasi media, lanjut dia, akan membuat masyarakat semakin dewasa dalam memanfaatkan, membaca, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari media.

"Kalau hoax kemudian ditelan mentah-mentah oleh publik, akan membahayakan kehidupan kita," tambah mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

Meski demikian, Seskab yakin pada saatnya masyarakat akan jenuh terhadap hoax yang mendominasi. Ia merujuk pada tren di Eropa di mana masyarakat sudah mulai mengurangi penggunaan media sosial karena kejenuhan.

Seskab menegaskan keperluan mengembangkan kultur dan budaya Indonesia dalam menghadapi serbuan informasi sesat. Salah satunya dengan mendorong pemantapan ideologi Pancasila, Dewan Kerukunan Nasional, dan hal-hal yang berkaitan dengan bela negara.

Dia yakin kebebasan media dan media sosial tidak lagi menjadi ancaman atau kelemahan bagi Indonesia di masa mendatang. Bahkan, media sosial bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan.

Dalam konteks prioritas pembangunan nasional, Seskab mengajak media berperan aktif dalam menyebarkan dan menyampaikan apa yang sudah dilakukan pemerintah sekaligus memasok informasi tentang ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan yang masih terjadi.

"Dengan masukan dari pers atau dari media, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah sehingga ada pertemuan atau kesesuaian antara apa yang dibangun oleh media dan juga apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah," pungkas Seskab. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

UPDATE

Dua Nama Hilang dari Daftar Calon BPK

Kamis, 10 September 2026 | 00:17

UAG Perkuat Sekolah Rakyat dan Talenta Halal Nasional

Kamis, 10 September 2026 | 00:06

Langkah Berani Gubernur Sultra Tertibkan Aset Usik Zona Nyaman Oknum Tertentu

Rabu, 09 September 2026 | 23:52

DPRD DKI Dukung Perluas Program Pendidikan bagi Santri Perkotaan

Rabu, 09 September 2026 | 23:32

Salat Istisqa Digelar di Lahat, Bursah Zarnubi Mohon Hujan segera Turun Merata

Rabu, 09 September 2026 | 23:22

DPR Dorong Pembangunan dari Desa Lewat Rakernas AKSI

Rabu, 09 September 2026 | 23:20

Rosan Roeslani Masuk Dua Besar Menteri Berkinerja Terbaik

Rabu, 09 September 2026 | 23:00

DPR: Kalau Ada Laporan Masyarakat, Polri Tak Perlu Ragu

Rabu, 09 September 2026 | 22:59

Jangan Sampai Indonesia jadi Sasaran Empuk Jaringan Narkoba Internasional

Rabu, 09 September 2026 | 22:45

Mantan Napi KDRT Diduga Kriminalisasi Istri Lewat Kesaksian Palsu ART

Rabu, 09 September 2026 | 22:31

Selengkapnya