Berita

Pramono Anung

Politik

Seskab Dorong Literasi Media Untuk Lawan Hoax

JUMAT, 10 FEBRUARI 2017 | 00:30 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, meminta bangsa Indonesia untuk terus-menerus membudayakan literasi media, yang memberikan ruang dan kesempatan kepada media, para pelaku, dan pengguna media untuk mengalami proses pendewasaan diri.

Pramono mengatakan itu dalam rangka Hari Pers Nasional Tahun 2017 (Kamis, 9/2). Menurut dia, literasi media penting untuk menghadapi informasi-informasi penuh kebohongan, kemarahan, sarkasme, atau hoax. Saat ini, masyarakat masih dapat dengan mudah meneruskan dan mempercayai informasi-informasi semacam itu.

"Harus ada literasi media, ada yang namanya swa-sensor. Perlu masyarakat juga memahami tentang berita itu benar atau salah, berita itu mempunyai makna atau tidak," tegas Pramono Anung.   


Literasi media, lanjut dia, akan membuat masyarakat semakin dewasa dalam memanfaatkan, membaca, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari media.

"Kalau hoax kemudian ditelan mentah-mentah oleh publik, akan membahayakan kehidupan kita," tambah mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

Meski demikian, Seskab yakin pada saatnya masyarakat akan jenuh terhadap hoax yang mendominasi. Ia merujuk pada tren di Eropa di mana masyarakat sudah mulai mengurangi penggunaan media sosial karena kejenuhan.

Seskab menegaskan keperluan mengembangkan kultur dan budaya Indonesia dalam menghadapi serbuan informasi sesat. Salah satunya dengan mendorong pemantapan ideologi Pancasila, Dewan Kerukunan Nasional, dan hal-hal yang berkaitan dengan bela negara.

Dia yakin kebebasan media dan media sosial tidak lagi menjadi ancaman atau kelemahan bagi Indonesia di masa mendatang. Bahkan, media sosial bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan.

Dalam konteks prioritas pembangunan nasional, Seskab mengajak media berperan aktif dalam menyebarkan dan menyampaikan apa yang sudah dilakukan pemerintah sekaligus memasok informasi tentang ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan yang masih terjadi.

"Dengan masukan dari pers atau dari media, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah sehingga ada pertemuan atau kesesuaian antara apa yang dibangun oleh media dan juga apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah," pungkas Seskab. [ald]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya