Berita

TB Hasanudin/Net

Nusantara

TB Hasanudin: Jangan Nistakan Rakyat Dengan Praktik Politik Uang

KAMIS, 09 FEBRUARI 2017 | 15:05 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Di tengah kritik keras terhadap ketidakmampuan Bawaslu memburu pelaku money politic di Cisauk, Tangerang, PDI Perjuangan mengambil inisiatif untuk membentuk Satgas Anti-Money Politic.

Diikuti ribuan anggota Satgas, PDI Perjuangan mengajak seluruh kadernya untuk terlibat aktif mencegah dan menindak para pelaku money politic.

Dalam arahannya, Ketua Tim Pemenangan Internal PDI Perjuangan untuk Pasangan Calon Rano-Embay, Mayjen TNI (Pur) TB Hasanudin, menyebut sinyalemen kuat adanya kegiatan money politic akan kembali dijalankan di ajang Pilkada Banten kali ini. Ia menyebut praktik tersebut sebagai pembajakan dan pembusukan terhadap nilai-nilai demokrasi.


"Tidak ada karakter yang lebih buruk dari seorang calon pemimpin dalam menistakan rakyatnya sendiri selain dengan pikiran bahwa suara rakyat bisa dibeli dengan harga yang amat murah. Terbentuknya dinasti korup di Banten selama ini salah satunya juga dipicu oleh praktik jual beli suara seperti itu. Berhentilah menistakan rakyat dengan cara-cara kotor seperti itu," terang TB Hasanuddin, sebagaimana diterima redaksi (Kamis, 9/2).

TB Hasanudin juga mengajak semua penyelenggara pemilu untuk tidak menjadikan isu anti money politic sebagai lips service. Ia juga menyayangkan sikap Ketua Bawaslu Banten Pramono yang tidak bersedia menindaklanjuti kasus Cisauk meskipun bukti-bukti gambar dan pengakuan para anggota panwascam terang benderang mengaku melihat dan bahkan menegur langsung praktik money politic tersebut di lokasi acara.

Arus kritik mengalir deras kepada Bawaslu yang dianggap tidak tegas. Anggota Panwascam yang melihat langsung kejadian bagi-bagi amplop di Cisauk justru tidak dijadikan sebagai temuan oleh pihak Bawaslu. TB Hasanudin akan menjadikan kejadian ini sebagai catatan penting mengingat Ketua Bawaslu Banten yang saat ini menjabat juga berniat maju sebagai salah satu komisioner KPU Pusat.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, ikut mendukung sikap dan langkah yang ditempuh PDI Perjuangan dalam mencegah praktik politik uang di Banten. Ia menyinyalir kekuatan  politik lama masih akan menggunakan modus yang sudah terbiasa dilakukan.

"Dinasti politik di Banten memiliki jaringan untuk menggerakkan politik uang dengan memanfaatkan atau mengelabui masyarakat yang tidak paham dengan bersembunyi di balik terminologi agama seperti zakat dan shadaqah," terang kandidat doktor Jerman tersebut.

Ia mendorong Bawaslu untuk menyebarluaskan kesadaran soal anti politik uang ini ke semua lapisan masyarakat. Akan tetapi Bawaslu juga harus mampu menunjukkan itikad baiknya dalam memberantas money politic.

"Jangan seperti kejadian Cisauk yang dilepaskan begitu saja oleh Ketua Bawaslu," pungkas Aditya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya