Organisasi-organisasi massa Islam bersikeras merealisasikan rencana aksi jalan kaki (long march) pada Sabtu mendatang (11/2), atau yang dikenal dengan sebutan Aksi 112.
Forum Umat Indonesia (FUI) sebagai koordinator Aksi 112 akan tetap menyelenggarakan agenda tersebut meski sudah ada larangan dari kepolisian.
Sekretaris Jenderal FUI, Muhammad Al Khathath, menyatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan kepolisian agar aksi bisa tetap terselenggara.
"Nanti kita kompromi dengan aparat keamanan," kata Al Khathath saat dihubungi, Rabu (8/2).
Sebelumnya, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), K.H Ahmad Shobri Lubis, juga membantah informasi yang menyebut FPI membatalkan aksi long march.
Sedangkan Al Khathath mengatakan, kompromi yang akan dilakukan bisa jadi mengubah rute aksi jalan kaki sesuai permintaan polisi. Atau, bisa pula aksi dikemas dalam bentuk kegiatan doa.
"Prinsipnya, tetap jadilah," ucap Al Khathath, dikutip
RMOL Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, sudah memastikan bahwa Polda akan melarang aksi jalan kaki ke Monas dan Bundaran HI pada 11 Februari 2017. Berarti, polisi tak akan mengeluarkan surat izin meskipun sudah ada pemberitahuan dan permohonan izin.
"Polda Metro Jaya kembali menegaskan kegiatan turun ke jalan pada 11 Februari adalah dilarang," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Rabu (8/2).
Argo menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh dilakukan jika mengganggu ketertiban. Aksi dapat dibubarkan dan pesertanya dapat dikenakan sanksi hukum.
"Kami mempunyai cara bertindak, awalnya akan kami komunikasikan. Yang terpenting bahwa 11 Februari 2017 tidak diizinkan turun ke jalan," ujar Argo.
Kendati demikian, ia mengatakan, kegiatan ibadah tidak akan dibubarkan oleh kepolisian.
[ald]
