Tjahjo Kumolo: Pilkada DKI Jakarta Aman, Cuma Dinamika Politiknya Saja Yang Tinggi

Kesibukan Menteri asal PDI Perjuangan ini meningkat jelang hari Hpencoblosan Pilkada Serentak 2017 yang jatuh pada 15 Februari mendatang.
Rangkaian rapat koordi­nasi digelar untuk mempersiap­kan hajat nasional itu. Menteri Tjahjo mengklaim persiapan untuk menggelar pemilihan di 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota persiapannya sudah menca­pai 95 persen. Berikut penuturan Menteri Tjahjo terkait persiapan Pilkada Serentak 2017;

Apa saja yang Anda bahas dalam rangkaian rapat koor­dinasi persiapan pilkada?
Saya kira hanya menyamakan persepsi saja, karena pihak KPU, Bawaslu, TNI, Polri kita kumpulkan semua untuk me-review ulang mana-mana daerah yang dianggap gelagat perkembangan dan dinamika, misalnya kasus di Buton kemarin, mungkin ada pengarahan baru dari Kapolri, dari KPU, dari Bawaslu, bahwa semuanya punya komitmen kalau pilkada itu sukses kalau aman, partisipasi masyarakat maksimal. Sehingga target KPU di atas 77 persen bisa tercapai, naik dari tahun 2015.

Terkait pengamanan pilka­da titik mana saja yang di­fokuskan?
Sejak dulu Kemendagri, BIN kemudian TNI, Bawaslu, KPU sama, DKIini aman namun dinamika politiknya tinggi. Kedua, Aceh yang diperkirakan dulu tidak aman, tapi sampai hari ini aman. Aceh ini satu-satunya provinsi yang calon gubernurnya paling banyak.

Selain dua provinsi itu, provinsi mana lagi yang men­jadi perhatian?
Papua juga aman, soal ada pernik-pernik kecil yang ditang­kap KPK, ini akan kita bahas bagaimana. Kalau di Buton ini kan repot, calon tunggal dia, tapi calon bupatinya kena KPK. Nah sekarang ini masuk, apakah gugur atau tidak, kalau gugur kan kasihan wakilnya.

Lantas kebijakan yang di­ambil seperti apa?
Kalau kesepakatan kami den­gan semua pihak diskresi kepoli­sian, diskresi kejaksaan, diskresi KPKjangan sampai ini terham­bat gara-gara pilkada. Kalau ada KPUD yang nakal, pejabat yang tidak netral langsung saja ditindak.

Terkait anggaran penga­manan hingga kini sudah di­kucurkan berapa banyak?
Kita termasuk Polri tidak bisa membuat perencanaan total, karena kan nggak boleh. Tapi setidaknya anggaran un­tuk keamanan KPU, Bawaslu sudah cukup tercukupi. Soal nanti realitas bagaimana itu kita melihat pengalaman yang tahun kemarin, kami optimistis.

Apakah Kemendagari su­dah mendapatkan laporan pendsitribusian surat suara di 101 daerah?
Sudah, karena Kemendagri, KPU dan Bawaslu, Rapim TNIdiundang, Rapim Polri diundang, distribusi ini siap, soal pesawat­nya dan ke daerah-daerah.

Hari ini sudah berapa persen?
Sampai hari ini tinggal fokus pengecekan, pencetakan kertas suara, kalau dari monitor semua tiap hari kami punya posko, su­dah 95 persen, yang lima persen ini ada para calon yang ketang­kap KPK. Masih ada mayoritas daerah yang masyarakatnya belum mau merekam ulang sehingga butuhnya data e-KTP, ini kan sulit. Apakah masih di alamat yang sama atau tidak. Kalau masalah anggaran tinggal tiga dan empat daerah.

Anda bisa pastikan tak akan ada keterlambatan pendistri­busian surat suara ataupun pemilih ganda?
Tidak ada, pilkada hanya bisa tertunda kalau daerah pilkada ada bencana alam, itu saja. Tingkat kerusuhan polisi sudah siap.

Mengenai RUU Pemilu, kan DPR sudah mengumpulkan data inventarisasi masalah tapi belum ada kesepakatan. Itu bagaimana?
Daftar inventarisasi masalah sudah kami komplikasikan ma­na-mana yang menjadi isu kru­sial, kalau sekarang masih belum ada kompromi, saya kira ketua Pansus sedang melakukan lobi, supaya setidaknya ada poin-poin mana yang sudah klir mana yang masih belum dibahas. Nah nanti poinnya kita rapat kedua, antara DPR dan pemerintah.

Terkait pembahasan isu krusial pemilu saat ini seputar apa saja?
Ya, apakah masih perlu me­nambah jumlah anggota DPR. Kalau soal Dapilnya ditambah saya sepakat, karena ada satu dapil yang 19 daerah, kalau Presidential Threshold DPR, pemerintah ingin naiklah, biar ada peningkatan kualitas sistem yang kemudian apakah tertutup, terbuka atau kombinasi.

Kemudian pemilihan presi­den, pengertian serentak itu apakah hari itu juga milih presi­den milih DPRD DPD, nah kami melihat kesiapan keamanan, kalau kami lebih baik, hari ini pemilihan hari ini DPR, DPRD, DPD, mungkin tiga hari atau seminggu berikutnya Pilpres, itu aja. Supaya kalau ada partai-partai gabungan yang mendukung paslon tidak rancu kampanyenya. ***