Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

KPK Buka Peluang Usut Pembelian Teknologi Di BUMN

KAMIS, 02 FEBRUARI 2017 | 18:58 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan penyimpangan dalam pembelian barang-barang teknologi di perusahaan pelat merah. Diduga kuat cara pembeliannya sama dengan Garuda Indonesia.

"Jika memang ditemukan informasi lain yang relevan tentu akan ditindaklanjuti," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah.

Dalam kasus Garuda, KPK masih fokus pada penyidikan dua tersangka, yaitu mantan dirut Garuda, Emirsyah Satar dan pengendali utama (beneficial owner) Connaught International Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo.


"SS diduga memberikan suap pada ESA dalam pembelian pesawat Airbus A330," jelas Febri.

Kasus suap Rolls Royse yang menyeret Emirsyah harus menjadi pintu awal KPK untuk menyelidiki semua pembelian barang barang teknologi serupa di sejumlah BUMN.

Hal itu dikatakan Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), A Deni Daruri.

Ia mencontohkan, pembelian satelit oleh Bank BRI. Kata Deni, banyak keanehan dalam pembelian satelit seharga 220 juta dolar atau setara Rp 3 triliun itu, dengan skema cicilan selama delapan tahun.

"Kalau diteliti, cara pembelian di Garuda, hampir sama dengan yang di BUMN. Hanya beda barang saja," terangnya.

Namun menurut Deni, yang harus diinvestigasi, sejauh mana kapasitas satelitnya bisa digunakan untuk menopang bisnis perusahaan pelat merah ini.

Apa benar menguntungkan perusahaan? Berapa untungnya dari beli satelit itu? Semuanya kan harus diinvestigasi," lanjut Deni.

Keanehan lain, kata Deni, rencana Bank Mandiri berinvestasi di sektor IT untuk mendukung e-money sampai Desember 2016, senilai 11 juta dolar AS.

"Lima tahun belakangan, Bank Mandiri banyak sekali membeli barang-barang berteknologi untuk memperkuat sistem pembayaran. Nilainnya sampai puluhan bahkan ratusan juta dolar AS. Apa sudah sesuai spek dan bermanfaat? Di situ ranah KPK untuk bergerak," paparnya.

Masih menurut Deni, berdasarkan kajian CBC, investasi teknologi yang dilakukan bank-bank pelat merah (BUMN), acapkali harganya lebih mahal ketimbang bank-bank swasta. Hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri ada-tidaknya korupsi.

"Saya kira, sudah waktunya KPK membongkar korupsi di bank-bank BUMN," pungkasnya.[wid]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya